JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPAL DESA DAN PERANGKAT DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa , dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 6 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PERPRES No. 12 Tahun 2013
6. PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014
7. PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015
8. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015
9. PERDA No. 2 Tahun 2015
10. PERDA No. 7 Tahun 2016
Setiap perserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan BPJS Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan
ABSTRAK:
a. Bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kota Banjarmasin menjadi Kota yang bersih, sehat, teratur dan nyaman untuk masyarakat;
bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Ketentraman sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dan perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Kebersihan Lingkungan; Keindahan Lingkungan; Ketertiban Lingkungan; Kesehatan Lingkungan; Pembinaan dan Pengawasan; Penertiban dan Penghargaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
ABSTRAK:
bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga kebutuhan pangan sampai dengan perseorangan harus terpenuhi, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Kewenangan, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Cadangan Pangan, Koordinasi dan Kerjasama, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, Peran Serta Masyarakat, Infrastruktur dan Kelembagaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Perwali No. 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Emergency Medical Services System di Wilayah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah termasuk Corona Virus Disease (COVID-19), perlu dilaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan dengan menunjuk beberapa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga dan Klinik Rujukan Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga dan Klinik Rujukan Corona Virus Disease (COVID-19), perlu diatur mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid – 19) Di Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Blora
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Deman Berdarah Dengeu
ABSTRAK:
a. bahwa kasus Demam Berdarah Dengue cenderung berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa yang dapat menelan korban jiwa, sehingga menjadikan Kota Pasuruan sebagai daerah endemis Penyakit Demam Berdarah Dengue;
b. bahwa pemberantasan perkembangbiakan nyamuk aedes, sp. melalui pemberantasan nyamuk dan jentik• jentiknya merupakan salah satu cara yang tepat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
Undang-Undang Nomor 17 Tahuri 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/ VIII/2004;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ PER/X/2010;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/ VII/ 1992;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1116/Menkes/ SK/VIII/2003;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1479/Menkes/ SK/X/2003;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Azab dan Tujuan;
3. Karakteristik dan Cara Penularan DBD;
4. Upaya Pengendalian Penyakit DBD;
5. Pencegahan DBD;
6. Penanggulangan DBD;
7. Penanganan Tersangka atau Penderita DBD;
8. Penanggulangan KLB DBD;
9. Pokjanal;
10. Kerjasama;
11. Peran Serta Masyarakat;
12. Pembiayaan, Pelaporan dan Pembinaan;
13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa dengan bertambahnya jumlah Pustu/Polindes di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V / 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2012
Pasal I Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 21 TAHUN 2012
3 Halaman dan 4 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
