Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
- bahwa data desa merupakan aspek penting untuk kebutuhan peremcanaan, perumusan kebijakan, strategi program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan adanya sistem informasi desa yang berbasis teknologi informasi;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa da pembangunan kawasan perdesaan;
- bahwa dalam rangka mengembangkan sistem informasi desa sebagaiman dimaksud huruf c, perlu mengatur Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undung-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomot 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Peemrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Thaun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup
- Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Desa
- Kedudukan, Fungsi dan Manfaat
- Perangkat Sistem Informasi Desa
- Muatan Sistem Informasi Desa
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Pengelolaan Sistem Informasi Desa
- Forum Data
- Tata Cara Penerapan SID
- Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa
- Tanggung Jawab Pemerintah Desa
- Pembiayaan
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
a. bahwa pengembangan e-Govemment merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa untuk percepatan perwujudan e-Govemment maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 /PER/M.KOMINFO/ 11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Maksud dan Tujuan
- Kebijakan Umum dan Ruang Lingkup
- Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pembinaan dan Pengawasan
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 92 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Muatan Lokal Konservasi
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Banjarnegara mempunyai kondisi geografis dan geologis yang memungkinkan terjadinya bencana alam, sehingga perlu diberikan pembekalan pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat, khususnya para siswa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara, ketentuan mengenai jenis dan kurikulum muatan lokal daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Muatan Lokal Konservasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Materi Kebencanaan, Lingkup Isi Materi, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Standar Isi Silabus, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa untuk
mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek
kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah
membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan
masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerahnya; bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terarah
dan terpadu yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan pemerintah dan masyarakat, maka perlu
menyusun pembentukan Organisasi, Tata kerja dan
Keanggotaan Dewan Riset Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Dewan
Riset Daerah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan peran, keanggotaan, susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 77 Tahun 2017
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI - PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, LD.2017/No. 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Standar Operasional Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Tegal telah memiliki masterplan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman
pengembangan kebijakan di bidang teknologi
informasi; bahwa di dalam dokumen masterplan teknologi
informasi dan komunikasi diamanatkan untuk
menyusun regulasi terkait teknologi informasi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Prosedur
Standar Operasional Teknologi Informasi Kabupaten
Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Standar Operasional tata kelola Teknologi lnformasi Kabupaten Tegal sebagai acuan standar operasional pengelolaan Teknologi lnformasi dan Komunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
41 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Tegal Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam
menunjang sistem operasional dan manajerial serta
pelayanan publik memerlukan peranan teknologi
informasi; bahwa teknologi in(ormasi telah menjadi kerangka
dasar aktifitas pemerintahan dalam pengelolaan
sumberdaya yang dimiliki secara lebih efisien dan
efektif; bahwa peranan teknologi informasi memerlukan
perencanaan dalam pemilihan teknologi informasi
maupun implementasi teknologi informasi dalam
pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
dipandang perlu menetapkan Peraturan . Bupati
tentang Masterplan Teknologi lnformasi Kabupaten
Tegal Tahun 2017-2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tegal sebagai pedoman pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Tegal dalam merencanakan dan mengimplementasikan sumber daya sistem elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
150 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Di Kabupaten Flores Timur;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT.140/ 10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan Lokal
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal; Pola Konsumsi Pangan Lokal di Daerah; Peran Serta; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TENTANG PENERAPAN MASTERPLAN SMART CITY MELALUI BANYUWANGI SMART KAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan
kepada masyarakat;
b. bahwa setiap program keIja dan kegiatan dirumuskan secara
komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi
pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan
ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan,
budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia,
sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya
untuk kepentingan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart
Kampung.
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
1. Menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan
daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan konsep Smart City.
2. Menetapkan panduan perencanaan pengembangan Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan 6 dimensi Smart City (Smart Governance, Smart Economy, Smart
Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment).
3. Menetapkan prioritas pembangunan Smart City dalam jangka pendek 1 Tahun
(2017 -2018), jangka menengah 5 Tahun (2018-2023), dan jangka panjang 5-10
Tahun (2023-2028).
4. Mengimplementasikan program quick win Smart City setiap tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, serta sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 Tahun 2012; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup Gorontalo No. 26 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, manfaat, pelaksanaan, perangkat pendukung, sosialisasi, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
