penjabaran tuga dan fungsi kepala dinas, SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PEkerjaan umum KABUPATEN BONE BOLANGO
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Bupati Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2014.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusutan arsip dan
penyelamatan arsip Kepegawaian Aparatur Sipil
Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur,
maka perlu mengatur Jadwal Retensi Arsip;
b. bahwa rancangan Jadwal Retensi Arsip
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
mendapatkan persetujuan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor
B-PK.03.09/01/2016, tanggal 12 Januari 2016;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan
Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU no 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 7 tahun 2000; UU no 43 tahun 2009; UU no 12 tahun 2011; UU no 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 9 tahun 2015; PP no 28 tahun 2012; PP no 78 tahun 2012; Perda Kutim no 5 tahun 2013;
Jadwal retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi
sekurang-kurangnya jenis beserta jangka waktu
penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan
yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu
jenis arsap dimusnahkan, dinilai kembali atau
diperjualbelikan yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan dan penyelarnatan arsip.
Jenis arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan
Pejabat Negara meliputi:
a. formasi pegawai;
b. pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN};
c. pembinaan karir pegawai;
d. penyelesaan pengelolaan keberatan pegawai;
e. mutai pegawai;
f. administrasi pegawai;
g. kesejahteraan pegawai;
h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
i. perselisihan / sengketa kepegawaian;
J. usulan pemberhentian dan penetapan pensiun
pegawai/janda/duda dan PNS yang meninggal;
k. berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
1. berkas perseorangan pejabat Negara;
m. berkas perseorangan pejabat lainnya;
n. berkas perseorangan Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
-
-
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2010
pembentukan desa pasalae kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2010/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa pasalae kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan sistem karir Pegawai Negeri Sipil melalui Ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.36 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977 sebagaimana diubah kali terakhir dengan PP No.30 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; PERKA BKN No.33 Tahun 2011; PERKA BKN No.12 Tahun 2011; KEPKA BKN No.12 Tahun 2002; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP SERDANNG BEDAGAI No.38 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kepanitiaan, Pengelompokan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola dan Penanggung Jawab Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Persyaratan dan Kriteria, Tahapan dan Berkas Persyaratan, Materi Ujian, Penilaian, Penentuan Kelulusan, Ketentuan lain lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
PP No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian PP ini mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai penjabaran Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penghubung, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Pembentukan Cabang Dinas, Staf Ahli dan Asisten, Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
Kepegawaian, Aparatur NegaraPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPenyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PP No. 22 Tahun 1964 tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang-Barang yang Bukan Karena Kesalahannya dan/atau Kelalaiannya Sendiri Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak atau Hilang sebagai Akibat Peristiwa Luar Biasa
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 14, LN. 1952/19, TLN No 205, LL BPHN : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil
Untuk Barang-Barang Bergerak, Yang Bukan Karena Salah
Dan/Atau Kelalaiannya Sendiri, Tidak Dapat Dipakai Lagi,
Rusak Atau Hilang Sebagai Akibat Peristiwa-Peristiwa
Luar Biasa, Terjadi Disesuatu Tempat Atau Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 1952.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Camat, Sekretariat, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Tipe A Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PERBUP No. 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahunn2017; PERBUP No. 37 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
