Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
1. Segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan perlu diselenggarakan dalam bentuk pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan tanggap darurat bencana alam dan/ atau wabah penyakit;
2. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan tanggap darurat bencana alarn dan/ atau wabah penyakit, maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Lampung Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Oizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner dan Semua Pihak yang Berkaitan tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Lampung Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa guna mencegah serta mengendalikan penyebaran dan penularan COVID-19 secara cepat, tepat dan terkoordinasi dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman dalam kondisi darurat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah, penerapan protokol kesehatan, penanganan saat penemuan kasus COVID-19, pembinaan dan pengawasan serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan daerah bermasalah kesehatan, untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Katingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
a. Penyelenggaraan penugasan khusus tenaga kesehatan;
b. Hak dan kewajiban;
c. Pembinaan dan pengawasan;
d. Pendanaan;
e. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga
sejahtera perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi
produktif yang tangguh, kreatif, dan berkesinambungan
diperlukan inkubator bisnis;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha,
Pemerintah Daerah dapat membentuk inkubator bisnis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah
Nomor 24/Per/M.KUKM/XII/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengembangan inkubator bisnis kelompok UPPKS bertujuan untuk :
a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru bagi kelompok UPPKS yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
b. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dari kelompok UPPKS dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sasaran pengembangan inkubator bisnis Kelompok UPPKS adalah:
a. penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (start-up) bagi kelompok UPPKS yang berdaya saing tinggi;
b. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi bagi Kelompok UPPKS melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. peningkatan aksesibilitas wirausaha bagi Kelompok UPPKS untuk mengikuti program inkubasi;
d. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator bisnis Kelompok UPPKS untuk memperkuat kompetensi inkubator bisnis Kelompok UPPKS; dan
e. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumberdaya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.
Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
a. penyediaan ruang;
b. dukungan fasilitas perkantoran;
c. bimbingan dan konsultasi;
d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
f. akses pendanaan;
g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
h. manajemen atas hak kekayaan intelektual.
Selain itu diatur tentang Jangka waktu, koordinasi, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 32 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sleman No. 54.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Mengubah
Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Mayarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 29.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 26.2) pada lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan Rapid Test Antibodi dalam layanan Rapid Test Antibodi dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019;
Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Mayarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Bupati 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 32 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kolaka No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20
Tahun 2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan dan
Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan
(JAMPERSAL) di Kabupaten Kolaka.
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka
1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor, 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Indonesia Nomor 5063);
3 Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (LembaranNegara republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat;
8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif pelayanan
kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;
9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
10 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan ( Jampersal ) Di Kabupaten Kolaka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu melaksanakan dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di dalam Kabupaten
Pasangkayu;
b. bahwa untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dibutuhkan pengamanan dan penanganan , kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam berbagai aktivtasnya yang dilaksanakan secara konsisten,
efektif, efisien dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; Inpres No. 6 Tahun 2019; Inpres No. 6 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penegakan protokol kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 , meliputi:
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2020
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bengkulu Selatan No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Inpres No. 6 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 17 Tahu 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Inpres No. 6 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum: II. Pelaksanaan Protokol Kesehatan; III. Sanksi Administratif; IV. Partisipasi Masyarakat; V. Sosialisasi; VI. Monitoring dan Evaluasi; VII. Pendanaan; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu adanya intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting Terintegrasi.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2004; Perpres No. 42 Tahun 2013; Permenkes No. 75 Tahun 2013; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020; Perbup Kampar No. 20 Tahun 2017; Perbup Kampar No. 55 Tahun 2018; Perbup Kampar No. 44 Tahun 2019; Perbup Kampar No. 63 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 12 (dua belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Peran Pemerintah Desa; Pembinaan KPM; Peran Serta Masyarakat; Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
