Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.359 peraturan dalam 0,066 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2020

Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

Arsip Standar/Pedoman

Download :
PERBUP-12-2020-PEDOMAN-PENYUSUTAN-ARSIP.pdf

Abstrak

pedoman-penyusutan-arsip

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora khususnya terkait ruang lingkup, pemindahan arsip, pemusnahan arsip, penyerahan arsip.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
32 hlm

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BKN No. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Perka BKN No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Download :
Perka BKN Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2022

Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Karang Taruna

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Download :
2022pw3332012.pdf

Abstrak

pembentukan - pemberdayaan karang taruna

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2022/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Karang Taruna

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengembangan diri generasi muda menjadi generasi berkepribadian, berpengetahuan, terampil dan berkarya nyata serta turut secara aktif dalam pembangunan di Kota Salatiga, perlu adanya pedoman pembentukan dan pemberdayaan karang taruna di Kota Salatiga; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, tata cara dan persyaratan pembentukan karang taruna diatur dengan Peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Karang Taruna;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kelembagaan Karang Taruna Bab III Pengukuhan dan Penggantian Pengurus Bab IV MPKT Bab V Mekanisme dan Hubungan Kerja Bab VI Pemberdayaan Karang Taruna Bab VII Pembinaan Karang Taruna Bab VIII Program Kerja Bab IX Tanggung Jawab Bab X Pendanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Bab XI Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 12 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

PETUNJUK-PELAKSANAAN-PEMUNGUTAN-RETRIBUSI-TEMPAT-KHUSUS-PARKIR-DI-PASAR-BALEDONO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2012/No.12 Seri E Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: b. bahwa dalam pemungutan Retribusi sebagai.mana dimaksud pada huruf a, khususnya untuk pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berlokasi di Pasar Baledono, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ·perlu menerbitka.n Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi· Tempat Khusus Parkir di Pasar Baledono
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tent.ang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daJam Lingkungan Provinsi Jawa 'l'engah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undan.g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah.an Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3}; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Baledono, dipungut Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Putworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2012.
10 Halaman

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011

Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Download :
PERMENPAN NOMOR 12 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015

Download :
6175_perwal_no._12_th._2016_-_standarisasi_2016_ubahan_i.pdf

Abstrak

INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM - standarisasi

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf A Jamuan Makan Minum Harian/Untuk Penerimaan Tamu/ Penyelenggara Rapat/ Resepsi/ Penataran/ Penyuluhan/ Kursus nomor 2 Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri, point 2.2 Tamu Menengah (Setingkat Tamu Pejabat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota), dan nomor 3 Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi point 3.1 Penyelenggaraan Rapat, halaman 1 dan 2, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf B Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Non PNS kolom Eselon III Non Kepala SKPD, Eselon IV, dan Staf halaman 4, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf E Biaya Pendidikan, nomor romawi II Biaya Pendidikan/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Penjenjangan, nomor 2 Biaya Pendidikan, huruf a halaman 20 dan huruf d halaman 22 dihapus, dan huruf b dan huruf c halaman 21, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf E Biaya Pendidikan nomor romawi II Biaya Pendidikan/Diklat/Kursus/Penataran/ Penjenjangan, nomor 3 Biaya Pendidikan Penjenjangan, huruf a,b,c, dan d halaman 22, 23, dan 24, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf F Biaya Penyelenggaraan Kursus/Penataran, nomor 6 Tas Diklat Teknis dan Fungsional halaman 27, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf G Satuan Biaya Pengiriman Diklat (Satu Pintu) nomor 1 Peserta Diklat Diasramakan huruf c Uang Cuci halaman 28, Lampiran Bab II Indeks Biaya Pemeliharaan huruf D Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, nomor 9 Pemeliharaan 1 (satu) Unit Personal Komputer berupa Instalansi Kabel LAN (per 50 meter) halaman 36, penghapusan Lampiran Bab II Indeks Biaya Pemeliharaan Huruf H Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, halaman 43 sampai dengan halaman 46, perubahan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf A Alat Tulis, nomor 111 Plaquet halaman 78, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf E Pengadaan Barang-Barang Rumah Tangga, nomor 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 21, 24, 25,26, 27, dan 41 halaman 100 sampai dengan halaman 104, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf F Perlengkapan Kantor dan lain lain, nomor 46, 52, 53, dan 54 halaman 135 sampai dengan halaman 136, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf G Peralatan Kesehatan/Rumah Sakit point Alat Kesehatan Gigi/ Lansia/Posyandu, nomor 28 Kartu Menuju Sehat (KMS) halaman 192, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf G Peralatan Kesehatan Rumah Sakit ditambahkan 5 nomor yakni nomor 33 Mikrotoise, nomor 34 Alat Penyangga Timbangan Dacin (Cagak), nomor 35 Alat Ukur Panjang Bayi Flexy, nomor 36 Alat Ukur Panjang Bayi Kaki Kayu Model L, dan nomor 37 Alat Ukur Tinggi Lutut, halaman 199, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point PC Desktop huruf A, B, C, D, dan E halaman 270 sampai dengan halaman 273, penambahan 3 sub pada point PC Desktop huruf F halaman 279 sampai dengan halaman 280 dan 6 sub pada huruf G halaman 280, penambahan huruf H Intel Pentium Core i-7 dan huruf I All In One pada Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point PC Desktop halaman 280, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Server pada sub Server halaman 280 sampai dengan halaman 281, penambahan 9 sub server pada point Server halaman 281, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Notebook/Laptop pada sub Notebook/Laptop halaman 282 sampai dengan halaman 284, penambahan 10 sub notebook/laptop pada point Notebook/Laptop halaman 284, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Monitor pada sub Monitor halaman 285 sampai dengan halaman 287 dan penambahan 8 sub monitor pada point Monitor halaman 287, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Printer pada sub Printer halaman 288 sampai dengan halaman 289, dan penambahan 7 sub printer pada point Printer halaman 289, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Scaner pada sub Scaner halaman 290 sampai dengan halaman 291, penambahan 2 sub scaner pada point Scaner halaman 291, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Hardisk Internal halaman 293, penambahan 5 sub hardisk internal pada point Hardisk Internal halaman 293, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Hardisk Eksternal halaman 294 dan penambahan 7 sub hardisk pada point Hardisk Eksternal halaman 294, penambahan 3 poin Monitor PC, Kum Switch, dan Memori Server pada Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, halaman 333, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf L Pasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, nomor 1 sampai dengan nomor 17 halaman 333, penambahan 7 nomor nomor 18 Marka Jalan, nomor 19 Pemasangan dan Pengadaan Patok Pengaman, nomor 20 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan, nomor 21 Jurusan (RPPJ), nomor 22 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (warning light), nomor 23 Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan nomor 24 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan pada huruf L Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, halaman 335, perubahan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf N Bahan Bangunan/Material halaman 339, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf O Upah halaman 376, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G PekerjaanPekerjaan Khusus nomor 46 Honorarium Tim Kontributor/Bakohumas point Kontributor halaman 472, nomor 89 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan point Petugas Entri Data Profil Kelurahan halaman 492, nomor 90 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan halaman 492, penambahan 13 nomor nomor 99 Panitera MTQ/FASI, nomor 100 Honor Petugas Siaran Luar/Live Video Streaming, nomor 101 Honor Peliputan Berita Website, nomor 102 Honor Narasumber Utama Walikota Menyapa, nomor 103 Honor Narasumber Leading Sector Kegiatan Walikota Menyapa, nomor 104 Honor Petugas Update Data Website, nomor 105 Honor tenaga Surveyor Angkutan (Non PNS), nomor 106 Belanja Jasa Hadiah/Penghargaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) dan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, nomor 107 Lomba Tenaga Kesehatan Teladan, nomor 108 Uang Saku Press Tour, nomor 109 Transport Pemberian Sembako bagi PMKS dan Penyapu, nomor 110 Honor Petugas Sidang Pemeriksa dan Survei Lokasi Tanah terhadap Pengajuan Sertifikat Hak Pakai a/n Pemerintah Kota Tegal, nomor 111 Jasa Saksi Persidangan pada Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G PekerjaanPekerjaan Khusus halaman 496.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2015.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 diubah.
8 hal

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010

Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

Mencabut :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Download :
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2014

Pencabutan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Cirebon

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
PERWAL122014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Download :
PERWALI NOMOR 12 TAHUN 2018 edit searchable.pdf

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan - Standar/Pedoman

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2018/No.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin. Pemberian bantuan hukum yang ada sekarang belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum; Standar Bantuan Hukum Litigasi; Standar Bantuan Hukum Non Litigasi; Pencairan Anggaran Bantuan Hukum; Pelaporan; Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
28 hlm; Lampiran 10 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011

Download :
5866_Perwal_12_Tahun_2011_Perubahan_Pedoman_Penatausahaan_APBD.pdf

Abstrak

apbd - PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2011/No. 12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka tugas pokok dan kewenangan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa semakin besar; bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu penyederhanaan dalam proses penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 1 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 2 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf G nomor 3 halaman 76, perubahan Lampiran Bab X huruf B nomor 3 halaman 101, perubahan Lampiran Contoh Surat Pesanan Pengadaan Barang halaman 158 sampai dengan halaman 159, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan halaman 173 sampai dengan halaman 175, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Hasil Pengadaan/Aset halaman 176 sampai dengan halaman 178.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 diubah.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2010.