Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peratuan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau tidak sesuai Iagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Sekadau Nomor 12 Tahun 2009
3 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa urrtuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Penganggaran, Penggunaan,Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak identitas anak serta tindak
lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 471.13-257 Dukcapil Tahun 2018 tentang
Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu
Identitas Anak Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak, maka Pemerintah Daerah akan
menerapkan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.24 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.102 Tahun 2012; PERMENDAGRI NO.2 Tahun 2016; KEPMENDAGRI Nomor 471.13-257 Dukcapil Tahun
2018
Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah identitas resmi anak
sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA yang habis
masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
Tujuan penerbitan KIA adalah:
a. sebagai kartu indentitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Paser;dan
b. meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, dan upaya
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi anak.
Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah ,maka
Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra
bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan,
toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan
dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga orang tua/ wali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
5 hlm. 3 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ESELONERING
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
ABSTRAK:
a. bahwa kebutuhan proses pengelolaan dan pemeriksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara semakin berkembang
sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif;
b. bahwa Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2015
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan
kebutuhan pengelolaan dan pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
Peraturan Bupati ini mengatur kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten malang dengan substansi:
(a) Tujuan;
(b) Kriteria Pegawai yang wajib Lapor LHKPN dan LHKASN;
(c) Tata Cara Dan Mekanisme Penyampaian LHKPN dan LHKASN;
(d) Teknis pengendalian dan pengawasan;
(e) Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 17
Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43 Tahun 2008
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DIY No. 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 158 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 98 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 103 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 43 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR SERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2012.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo pada Dinas
Perikanan Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo pada Dinas Perikanan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada Perangkat
Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo pada Dinas
Perikanan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 125) perlu ditinjau kembali; bahwa klasifikasi, pembentukan, kedudukan susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit
pelaksana teknis Dinas Pasar Ikan Higienis Mina
Rejomulyo pada Dinas Perikanan Kota Semarang sudah
tidak sesuai lagi; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 125 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo pada Dinas
Perikanan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo pada Dinas Perikanan Kota Semarang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 125 Tahun 2016 dicabut.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
