Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, Yang Terdiri Atas: 1. Ketentuan Umum; 2. Sop Satpol Pp; 3. Tata Kerja; 4. Sarana Dan Prasarana; 5. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Amuntai

Tanggal Penetapan

14 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

14 Maret 2016

Tanggal Berlaku

14 Maret 2016

Sumber

BD.2016/No.16

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 349 kali

FILE-FILE PERATURAN

16. PERDA TAHUN 2016 NO. 16 TTG SOP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEbijakan pemerintah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/No.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan pelayanan publik di bidang ketertiban umum, dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, Yang Terdiri Atas: 1. Ketentuan Umum; 2. Sop Satpol Pp; 3. Tata Kerja; 4. Sarana Dan Prasarana; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT