PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 55003
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
UU No. 4 Tahun 1984; UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 stdd UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Panduan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Rumah Swadaya Untuk Mendukung Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera dalam mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya; b. bahwa untuk mengoptimalkan bantuan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa stimulan rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan W ali Kota
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101); 6. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kerniskinan; 8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 9. Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2016 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BABII BENTUK BRS
BAB III JENIS KEGIATAN
BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BSPS
BABV PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BRS
BAB VI PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN BRS
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BRS
BAB VIII PENDAMPINGAN PELAKSANAAN BRS
BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BABX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Juncto Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2023.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Wonogiri Nomr 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2023 yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Wilayah, Kajian Risiko Bencana, Tindakan dan Mekanisme Penanggulangan Bencana, Alokasi Tugas dan Sumberdaya dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
80 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR NEGERI ARIATE KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pendidikan Untuk Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Negeri Ariate Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam membangun sarana dan prasarana dasar yang tidak tersedia alokasi dananya, serta untuk membantu capaian program prioritas pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Pendidikan perlu diberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.65 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017; PERDAPRMALUKU No. 6 Tahun 2016; PERDAPROMALUKU No. 5 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, alokasi, penetapan alokasi, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, penyaluran, pelaporan, poemantauan, evaluasi dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diganti
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dini Bencana Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh termasuk pencegahan dini yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Berau; bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Pencegahan Dini Bencana Berbasis Masyarakat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Masyarakat Peduli Bencana; Bab III Tugas, Fungsi Dan Peran; Bab IV Hak Dan Kewajiban Masyarakat; Bab V Koordinasi; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
6 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencegahan Perkawinan Anak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaaraan perlindungan anak.
Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Pencegahan Perkawinan Anak di
Provinsi Bengkulu.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, pencegahan perkawinan anak, penguatan kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT - PETUNJUK PELAKSANAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Inpres No 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan; bahwa pelayanan air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah; bahwa agar melalui kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa penerima Program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kab tegal, agar dapat tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kab Tegal Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Taun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 137 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permenkeu No 247/PMK.07/2015; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014; PermenPUPR No 18/PRT/M/2007; Permendes PDTT No 21 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2017; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 88 Tahun 2017; Perbup Tegal No 93 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tim koordinasi, maksud dan tujuan, pengalokasian, pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pelaksana teknis kegiatan desa, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
