Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 14 Tahun 2015

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011

Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2017

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 014 TAHUN 2017 TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI.pdf

Abstrak

perizinan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 14/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Izin Lokasi; 3. Persyaratan; 4. Objek Izin Lokasi; 5. Tata Cara Pemberian Izin Lokasi; 6. Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Lokasi; 7. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi; 8. Pengawasan dan Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 14 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Simalungun

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP SIMALUNGUN NO. 14 TAHUN 2015 (1)_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkes No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Mencabut :

Permenkes No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

Download :
Permenkes Nomor 14 Tahun 2021_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2018

Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Tangerang No. 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 TAhun 2020 Tentang Pemberian Insentif Berupa pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo Dan pembebanan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
Peraturan Wali Kota Nomor 27 TAhun 2020 Tentang Pemberian Insentif Berupa pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo Dan pembebanan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Download :
Perwal No.14 Tahun 2018.pdf

Abstrak

IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2018/No. 14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai guna memenuhi kebutuhan tenaga yang berpendidikan sesuai dengan kompetensi maka pegawai diberi izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi .
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005; PP No 11 Th 2017; Permenristek No 1 Th 2017; Perda No 8 Th 2016; Perwali No 81 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan dan Prinsip; 3. Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil; 4. Ketentuan Peralihan; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
22 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2018

Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup No 14 2018 Pedoman Penamaan Jalan.pdf

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2018/14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

ABSTRAK:

bahwa Kabupaten Bandung Barat mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Bandung Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan; pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Kabupaten Bandung Barat;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010,. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2002

Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda toba samosir no.14 thn 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2005

Pengendalian Peredaran Dan Penggunaan Air Raksa (Hg) Di Kabupaten Murung Raya

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda 14 tahun 2005.pdf

Abstrak

perizinan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2005/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Peredaran Dan Penggunaan Air Raksa (Hg) Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk pengendalian peredaran dan penggunaan air raksa (Hg) secara bebas oleh masyarakat baik untuk keperluan industri maupun pertambangan rakyat, dapat mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan manusia / hewan / tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa secara bebas oleh masyarakat, maka peredaran dan penggunaannya perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah;
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2004
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENYALUR AIR RAKSA; BAB III KEWAJIBAN DAN PELAPORAN; BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN; BAB V KETENTUAN LARANGAN; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2005.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.