Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakan dasar pengembangan
sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta bagi
anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan
dasar; dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan
dasar anak didik agar berkembang dan tumbuh secara
baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini
cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu
perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 ( Satu)
tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah
dasar; perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah
Dasar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah
Dasar, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peserta Didik; Tugas dan Tanggung jawab Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Pembiayaan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2016, Perbup No.43 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wialayah Kerja; Tata Kerja Dan Pelaporan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2021
KURIKULUM - MUATAN - LOKAL - BUDAYA - KOMERING - PADA SATUAN PENDIDIKAN - DI KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu misi yang kempat Kabupaten Okut tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan,maka perlu menyusun kurikulum tentang kemuliaan berbasis muatan lokal budaya komering pada satuan pendidikan di kabupaten Okut
Dasar hukum dalam peratruan ini adalah : UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;PP No 57 Tahun 2021;PP No 87 Tahun 2017;Peraturan Menteri pendidikan nasional No 19 Tahun 2007;Peraturan Menteri pendidikan nasional No 49 Tahun 2007;Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaanNo 137 Tahun 2014;Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 146 Tahun 2014;Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 20 Tahun 2016;Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 21 Tahun 2016;Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 22 Tahun 2016;Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 23 Tahun 2016;Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 37 Tahun 2018;Pergub No 38 Tahun 2015;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum,Maksud dan tujuan ,Pelaksanaan kurikulum muatan lokal budaya komering,Lingkup muatan dan pembiasaan budaya komering,Kerangka kurikulum muatan lokal budaya komering,Alokasi waktu,Tenaga pendidik dan sarana prasarana,Evaluasi kurikulum dan hasil belajar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Mencabut peraturan Bupati Okut No 237 Tahun 2016 tentang Penetapan Budaya Okut menjadi Muatan Lokal Wajib Bagi Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Okut
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 35 Tahun 2016
BANTUAN OPERASIONAL PERSONALIA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan proses pembelajaran pada satuan pendidikan dapat berjalan efektif dan lancar, maka sekolah yang kekurangan pendidik Pegawai Negeri Sipil diisi oleh pendidik yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, setiap pendidik berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Alokasi
Bab IV Pedoman Pelaksanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 35 Tahun 2017
pedoman - dan - kepanitiaan - penerimaan - peserta - didik - baru - jenjang - pendidikan - dasar - tahun - pelajaran - 2017 - 2018 - di - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2017/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pasda huruf a, menindaklanjuti Pasal 128 ayat (5) Perda Kab. Bandung No. 26 Tahun 2009 maka perlu mentapkan Perbup tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendudikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU RI No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 32 Tahun 201; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Peremen Pendidikan Nasional RI No. 34 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Peraturan Bersama antrara Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama No. 04/V/PB/2011; Keputusan Mwnteri Pendidikan Nasional RI No. 012/U/2002; Permen Pendidikan dan Kebuayaan No. 22 Tahun 2016; Permen Penmdidikan dan Kebudayaan RI No. 17 Tahun 2017; Perda Kab. Bandung No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah denfgan Perda Kab. Bandung No. 22 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. bandung No. 12 Tahunm 2016; Perbup Bandung No. 35 Tahun 2008.
Peratueran Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kabupaten Bandung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Gunung Mas Pintar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bagi peserta didik di jenjang Sekolah Dasar/Sederajat. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menegah Atas/Sederajat dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dirasa perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempunyai Program Gunung Mas Pintar berupa bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dalam bentuk Kartu Gunung Mas Pintar sebagai kartu yang disediakan untuk meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sekolah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
1. Sasaran KGP;
2. Persyaratan Untuk Memperoleh KGP;
3. Mekanisme Pendataan Penerima KGP;
4. Besaran Uang, Penggunaan Dan Pencairan KGP;
5. Mekanisme Penyaluran KGP;
6. Mekanisme Pengembalian KGP;;
7. Pedoman Penggunaan Keuangan, Standar Operasional Prosedur Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Penggunaan KGP;
8. Sarana KGP;
9. Kerja Sama;
10. Pengawasan Dan Pemantauan;
11. Monitoring Dan Evaluasi;
12. Peran Serta Masyarakat;
13. Pendanaan;
14. Larangan; dan
15. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengambilan Mata Pelajaran atau Program Pendidikan di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengambilan Mata Pelajaran atau Program Pendidikan di Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN MATA PELAJARAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Persyaratan Ujian; Mekanisme Pelaksanaan Ujian; Pelaporan; Anggaran Pelaksanaan Ujian; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2019
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/No. 407
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa indonesia dan implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebgaia generasi muda yang berkarakter dan bermoral anti korupsi serta dalam upaya menciptakan siswa yang berkarakter dan bermoral anti korupsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan PP No.Tahun 2015; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.20 Tahun 2018; Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini di atur untuk Penguatan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan termasuk di dalamnya maksud dan tujuan,ruang lingkup, implementasi ppk dan budaya anti korupsi,kerjasama,monitoring,evaluasi dan pelaporan,pembinaan dan pengawasan,penghargaan,pendanaan,dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 35 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program paket A, dan yang sederajat dengan SMP adalah Program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan SMA adalah Program Paket C.
b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan perlu diatur tentang penyelenggara pendidikan kesetaraan.
UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDIKNAS No. 14 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 16 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 49 Tahun 2007; PERMENDINAS No. 3 Tahun 2008; PERDA Labusel No. 13 Tahun 2012; PERDA Labusel No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Persyaratan Penyelenggaraan, Penamaan dan Penomoran, Perizinan, Perubahan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, Evaluasi dan Sistem Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Pembiayaan, sanksi adminstratif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah
diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
Pemberian izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan
PKBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
