PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru Sekolah Dasar/Setara Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setara Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Siswa Baru SD/MI dan SMP/MTs Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
hwa untuk membantu meringankan beban masyarakat,
khususnya orang tua/wali murid SD/MI dan SMP/MTs di
wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan bantuan
pakaian seragam sekolah bagi siswa baru. Untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang
pemberian bantuan pakaian seragam pada huruf a tersebut
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat tentang Petunjuk Teknis Pengadaan dan Tata Cara
Penyaluran Dana Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi
Siswa Baru SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2014; Intruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor
:
188.55/ 124.1/ D PPKUKM. 1 / 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP ;
BAB III
PERENCANAAN;
BAB IV
PENGADAAN ;
BAB V
PENYALURAN ;
BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB;
BAB VII
PELAPORAN;
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI,DAN PENGAWASAN ;
BAB IX
SANKSI;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini beraku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran
Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa Baru Sekolah Dasar/
Setara dan SLTP/Setara yang tidak mampu (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 22) Dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2023
PERBUP Kab. Banyumas No. 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Banyumas; bahwa untuk memperluas kesempatan bagi calon peserta
didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar,
perlu mengubah pengaturan zonasi di wilayah Kabupaten
Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian
jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada
masyarakat miskin dan rentan miskin guna memperoleh
layanan pendidikan yang bermutu, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan
Pembiayaan Pendidikan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1. Tahun 2017 tentang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah.
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian beasiswa tugas belajar dan ketentuan pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar agar Iebih profesional dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Kampar menycdiakan dukungan pembiavaan dalam bentuk beasiswa tugas belajar.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 29 (dua puluh sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tugas Belajar; Pemberian Beasiswa Tugas Belajar; Izin Belajar; Keterangan Peningkatan Pendidikan; Kewenangan; Pendayagunaan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Kampar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian
beasiswa tugas belajar dan ketentuan pemberian izin belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
Bahwa arah kebijakasan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas juga selaras dengan Visi Kota Banjarbaru “Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)” yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi kesatu yaitu “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang menetapakan Pelaksanaan Program Pengerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005; Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Sasaran;
Pelaksanaan Dukungan;
Pendampingan Tugas;
Monitoring dan Evaluasi;
Capaian Keberhasilan Dukungan;
Alokasi Anggaran;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
8 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 34 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN PADA PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Rumah Satu Sarjana
ABSTRAK:
a. bahwa dikarenakan adanya perubahan tata cara
pelaksanaan
pemberian Bantuan Beasiswa Bagi
Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu
Sarjana maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor
33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program
Satu Rumah Satu Sarjana perlu diubah;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa
Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu
Sarjana;
UU NO 20 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010; PP no 12 Tahun 2019; PP No 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No 4 Tahun 2022; PP No 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP no 18 Tahun 2022; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perwali No 31 Tahun 2016; Perwali No 33 Tahun 2022.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
Berdasarkakn ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden
Nomor 60 Tahun 2013 tetang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak U sia Dini
Holistik-Integrtif
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;Perpres No 60 Tahun 2013;Perpres No 87 Tahun 2017;Permendikbud No 137 Tahun 2014;Permendikbud No 146 Tahun 2014;Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan No 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Strategi sasaran dan penyelenggaraan,Gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif,peran serta masyarakat,kerjasama dan kemitraan ,pendanaan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di
seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat
penting unruk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang
berkarakter moral antikorupsi; bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan
bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
atas, diperlukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan yang salah
satunya diwujudkan melalui insersi Pendidikan karakter
Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan; bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan landasan hukum implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar perlu disusun regulasi sebagai
landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerlntah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, implementasi pendidikan karakter antikorupsi, pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi, kerja sama, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Donggala Nomor 34 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.659
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode sejak janin sampai berusia 6 tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi; bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi; bahwa untuk menjamin kepastian hukum tumbuh kembang anak usia dini Holistik-Integratif, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; Gugus Tugas; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; dan Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
15 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Pendidikan .maka untuk kelancaran dan ketertiban
· dalam rangka memberikan hak yang sama dalam
ni.engakses pendidikan bagi seluruh calon Peserta
Didik Baru di Kabupaten Temanggung, perlu adanya
pengawasan dalam pelaksanaannya yang diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, petunjuk pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
