Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 45; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-45-tahun-2023-tentang-rencana-strategis-badan-kesatuan-bangsa-dan-politik-kabupaten-pasuruan-tahun-2024-2026.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026
ABSTRAK:
a. bahwa telah ditetapk.an Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-
2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
c. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 3 (tiga) tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang Rcncana
Pcmbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2007
Nomor 33, Ta.mba.han Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lemb&ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
5233) scbagaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
6. Undeng-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa. kali, temkhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58; Tamba.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuanga.n Antara Pem.erintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pcmbagian Umsan Pemerintahan Antara Pcmerintah, Pcm.erintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Republik lndoneala Tahun 2007 Nomor SQ, Tarnbahan L,mba.ro.n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cam Penyusunan, Pengendalian, clan Evaluasi Pclaksanaan Rencana Pcmbangunan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indoneele. Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembina.an dan Pcngawasan Penyclenggara.an Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lcmbe.ran Negara Republilc Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Lembe.ran Negara Rcpublik Indonesia 'Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Pcraturan Pcmerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluaai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah denge.n Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia 'rehun 2018 Nomor 157};
14.Peratumn Mentcri Dalam Negcri Nomor 86 Tahun 2017 tcntang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluB.si Pembangunan Daenlh, Tata Cara Evaluaai Rancangan Peraturan Daerah Tcntang Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Daerah dan Renca.na
Pembangunan Je.ngka Menengah Daerah, Scrta Tata
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah jBerita Negara Republic lndoneaia Tahun 2017
Nomor 1312);
15.Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Norn.or 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikaai, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengclolaan Keuangan Oaerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
17.Keputusan Menteri da1atn Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Haail Verlfikasi, Validasl, dan Inventarisasi K]asifikasi, Kodeflkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kewmgan Oaerah;
18. lnstruksi Menteri DalaJn Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tcntang Penyusunan Dokumen Rcncana Pcmbangunan Oa.erah bagi Daerah dcnga.n Masa Jabatan Kepe.Ia Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2008 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Partjang
Daerah Ka.bupaten Paauruan Tahun 2005-2025;
20.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tcntang Rencana Pembangunan Daerah Ka.bupaten Pasuruan 2024·2026.
Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026 merupakan penje.baran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
Renstra Bakesbangpol sebegeimana dimakaud digunakan sebaga.i pedoman bagi Bakcsbangpol dalarn menyusun Rcnja Bakcsbangpol dan digunakan scbagai bahan pcnyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah.
Untuk menghindari tcrjadinya kckosongan Rcnstra Bakcsbangpol Tabun 2027, Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026 ini dapat digune.kan sebagai acuan untuk mcnyusun Rcnja Bakesbangpol Tahun 2027.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 45 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada Pasal 126 s/d Pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Daerah/Peraturan Peraturan Kepala Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tebo No 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2023
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 25 Tahun 2000; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PP No 81 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2021; PP No 59 Tahun 2022; Permen PU No 5 Tahun 2008; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Tebo No 13 Tahun 2010; Perda Tebo No 3 Tahun 2012; Perda Tebo No 4 Tahun 2012; Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 18 Tahun 2021; Perda Tebo No 1 Tahun 2023.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan di daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; UUNomor 23 Tahun 2014; Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Bupati, Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah, Camat, Desa, Pemerintah Pusat,Pemerintah Desa, Perangkat Daerah, Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan , Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pihak Ketiga , Tokoh masyarakat, Pendamping Kawasan. Perdesaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD Desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
PRINSIP. BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pengusulan Kawasan Perdesaan, Bagian Ketiga Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan, Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. BAB V KELEMBAGAAN. BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2037
ABSTRAK:
bahwa sistem penyediaan air minum sebagai salah satu
pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai
salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap
sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya; bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum di Kabupaten Temanggung, maka perlu
disusun dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu dibuat
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan
Air Minum Tahun 2023-2037;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika RISPAM, Jangka Waktu dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
353 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukaraara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Kalimantan Tengah;
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 109.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Katingan;
2. Memberikan perlindungan bagi Masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif merkuri;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporani;
4. Penegakan hukum;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
172 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasakan pasal 343 ayat I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya sesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun 2023 perlu penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2023; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 81 Tahun 2022; Kepmendagri No 50 Tahun 2021; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2009; Perda Provinsi Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Provinsi No 11 Tahun 2021; Perda Tebo No 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016; Perda Tebo No 1 Tahun 2023; Pebup Tebo No 12 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan sampah merupakan kebutuhan dasar
masyarakat yang harus dipenuhi guna meningkatkan derajat
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945; bahwa seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan ragam karakteristik sampah, sehingga perlu perencanaan teknis dan manajemen persampahan dalam
penanganan sampah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun dokumen
perencanaan teknis dan manajemen persampahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perencanaan Teknis dan
Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan, Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung kesinambungan
perencanaan pembangunan di masa transisi
menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada
Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
dengan Peraturan Kepala Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024-2026.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun
2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistematika; Evaluasi Dan Pengendalian; Perubahan Renstra PD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) ditetapkan; b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2024
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2022; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 39 Tahun 2006; PP No 13 Tahun 2009; PP no 8 Tahun 2008; PP No 13 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Tebo No 1 Tahun 2023; Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Tebo No 18 Tahun 2021; Perda Tebo No 1 Tahun 2020.
RENCANA KERJA KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO TAHUN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat