Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.321 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2013

Izin Pemanfaatan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka

Download :
Perda_Kab_Bangka_2013_13.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2013

Sistem Dan Prosedur Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
BD. PER.WK. NO. 13 TH 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 13 Tahun 2013

MANAJEMEN LALU LINTAS MUATAN ANGKUTAN BARANG

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
13_2013 PERDA MUATAN BARANG.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2013

Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Pergub Sultra No.13 Tahun 2013.pdf

Abstrak

pelayanan

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2013 / NO.13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah maka perlu adanya pengaturan mengenai penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; b. bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pembeian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2667); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 2001 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau dengan Syarat Kemitraan; 11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 12. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik; 14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/14.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 16. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Investasi dan Penanaman Modal di Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara; 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012. 18. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP BAB V TIM TEKNIS BAB VI TIM PEMBINA BAB VII PENGADUAN BAB VIII PENCABUTAN IZIN DAN/ATAU NON IZIN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI PELAPORAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 13 Tahun 2013

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NO OR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbup Nomor 13 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NO OR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NO OR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Dak untuk Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2012 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Pembangunan gedung sekolah dengan kode rekening '1 .01 01 .01 .16.01 , Pengadaan mebeleur sekolah dengan kode rekening 1.01.0'1 .01.16.19, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/Ml dan SMP/MTS dengan kode rekening'1 .01.01.01.16.79,- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1.01.01 01.16.80, Peningkatan sarana dan ,t ) prasarana pendidikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan kode rekening 1.01 .01 .01.17 .44, Pembinaan Siswa OSN Ml; SLTP dan SLTA dengan kode rekening 1.01 .01 .01.22.13, pada Dinas Pendidikan, Rapalrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.01 .18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01 .01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01 .01.02.09, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1 .02.01.01.15.01, Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan kode rekening 1.02.01 .01 .17.02, pengkajian pengembangan lingkungan sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01 , Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.O1 .21 .01 , Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.07, Pembangunan rumah sakit dengan kode rekening 1.02.01 .01 .26.01, Pelayanan Kesehatan gratis dengan kode rekening 1 .02.01 .01 .33.0'1, Pelayanan Jamkesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.03, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.03.01.01 .01.18, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantordengan kode rekening 1.03.01.01 .02.09, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.03.01.01.05.01, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01 .15.03, Pembangunan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.05, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.04, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1 .03.01 .01 .21.01, Pengadaan alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.04, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.10 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa surat menyurat dengan kode rekening 1.03.06.01.01.01, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1 .03.06.01 .01.04, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1 .03.06.01 .02.09,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1 .03.06.01.03.05, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.09, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.06.01.21.01, Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam dengan kode rekening 1 .03.06.01 .32.02 2 ) ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.03, Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan kode rekening 1.05.01.01.15.06, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1 .05.01 .01 .16.02,Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dengan kode rekening 1.07 .01 .01 .17 .12, Keselamatan transportasi darat dengan kode rekening 1.07.0'1 .01.18.04 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.0'1.15.02, pada Badan pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan kode rekening 1.13.01.01.15.03, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan kode rekening 1.13.01.01.16.10, pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1 .1 5.01 .01 .02.07, Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan kode rekening 1 .1 5.01 .01 .18.03 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.01 .01.02.09, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata dengan kode rekening 1 .17.01 .01 .15.01 , Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01 .01.16.06, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan kode rekening 1.17.01 .01.17 .01, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan kode rekening 1.17.01 .01 .17.05, Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dengan kode rekening 1 .17 .01.01.17 .03, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rapat-rapat koordinasl dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.18.01 .01.02.09, Pengadaan mebeleurdengan kode rekening 1.18.01.01.02.10, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.20.04, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dengan kode rekening 1.18.01.01.20.05, Penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan kode rekening 1.18.01 .01.20.06, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan kode rekening 1 .18.01.01.21.02, pada Dinas Pemuda dan ) 3 t l ) 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.10.01 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.21.01.01 .02.03 pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .22.01.01 .01 .07, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.22.01 .01.05.01, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01 .01 .17.03, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01 .01 .18.01 , Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01 .01 .19.01,- pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01 .01 .01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.01 .01.01 .02.09, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 2.01.01.01.02.10, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03, Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.04, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01 .01 .01 .20.03, Penyediaan dan rehabilitasi saran dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.23.02, Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01 .01 .01 .24.01 pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 2.O1 .02.01.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01.02.O1.01.18, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan kode rekening 2.O1.02.01.21.02, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.O1 .02.01.22.01 , Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.22.08, pada Dinas Peternakan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.01.18, Peningkatan produksi,produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01 .01 .16.10, Penunjang pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.1'1 , Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan dengan kode rekening 2.02.01 .0'1.16.12, Pengembangan lebah madu dengan kode rekening 2.02.01 .01 .16.13, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai 5 ) )) dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02.01.01 .17.05, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.02.01 .01 .17.07, Pengurusan sertifikasi lG kopi arabika Toraja dengan kode rekening 2.02.01.01 .17 .14, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.03.01.01.01.07, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.03.01 .01 .02.09, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 2.03.01.01.03.05, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan dengan kode rekening 2.03.01 .01 .15.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.06, Koordinasi dan feasibility study PLTMH dengan kode rekening 2.O3.O1.01.17.02, Pembangunan dan rehabilitasi PLTMH dengan kode rekening 2.03.01.01.17.03 Koordinasi dan pendampingan pembangunan listrik perdesaan dengan kode rekening 2.03.01.01.17.05 pada Dinas Pertambangan dan Energi. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun '1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ) Meng ingat 6 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4874): 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201'l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); l3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); l6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); lT.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); ) ) 8 l9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 22.Peratwan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161); 24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 2T.Peraluran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 9 ) ) ) Menetapkan 29.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63)
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran ldan Ringkasan Lampiran ll dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), diubah sebagai berikut : Pasal2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp.619.316.996.100,- b. Belanja : Rp.622.176.052.500.- - Belanja Tidak langsung Rp.317.933.392.900,- - Belanja Langsung Rp.304.242.659.600.- Surplus/Defisit Rp. (2.859.056.a00,-) c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.359.056.400,- - Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.500. 0.000,- Pembiayaan Netto Surplus Rp. 2.859.056.400,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 l0 ) (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran ll (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
19

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Ciamis No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013

Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Purbalingga No. 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Abstrak

PENANAMAN-MODAL

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Purbalingga sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mempunyai kewenangan dibidang penanaman modal daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Purbalingga;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011
Peratuan ini mengatur tentang segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru

Struktur Organisasi

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BARRU

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rang ka meningkatkan kinerja birokrasi yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, dan transparan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan publik; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah dan Program ISO 9001:2008, struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah KabupatenBarru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BARRU Pasal I Ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal16 Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, terdiridari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Pengolahan; e. Seksi Penanaman Modal; f. Tim Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBarru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERBUP_NOMOR_13_TAHUN_2013_+_Halaman4_ocr.pdf

Abstrak

Pedoman-pelaksanaan-bantuan-stimulan-rumah-tidak-layak-huni

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2013 No. 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, harus memenuhi kriteria, persyaratan penerima bantuan dan obyek bantuan yang jelas dan tegas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : sebagai penyelenggaraan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Temanggung. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman di Kabupaten Temanggung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2013.
17 hlm beserta Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.