Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2013

Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP BAB V TIM TEKNIS BAB VI TIM PEMBINA BAB VII PENGADUAN BAB VIII PENCABUTAN IZIN DAN/ATAU NON IZIN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI PELAPORAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

25 Maret 2013

Tanggal Pengundangan

25 Maret 2013

Tanggal Berlaku

25 Maret 2013

Sumber

BD.2013 / NO.13

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 947 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.13 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelayanan
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2013 / NO.13
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah maka perlu adanya pengaturan mengenai penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; b. bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pembeian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2667); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 2001 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau dengan Syarat Kemitraan; 11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 12. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik; 14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/14.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 16. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Investasi dan Penanaman Modal di Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara; 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012. 18. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara. BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP BAB V TIM TEKNIS BAB VI TIM PEMBINA BAB VII PENGADUAN BAB VIII PENCABUTAN IZIN DAN/ATAU NON IZIN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI PELAPORAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2013

Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT