Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun
ABSTRAK:
dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, maka diperlukan pengaturan tentang wajib belajar 16 (enam belas) tahun maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau tentang program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kanupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Pendidikan Luar Biasa; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.
Peraturan ini mengenai wajib belajar 16 tahun. peraturan ini mencakup dasar, asas, maksud, dan tujuan; kebijakan dan sasaran; penyelenggaraan pendidikan dan strategi; kurikulum dan pengaturan jam belajar; pendanaan pendidikan; pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 420-13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 420-13, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan adalah:
a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimanan peserta didik baru;
b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggungjwabkan.
Dasar hukum peraturan adalah: UU 20/2003; UU 39/2003; UU 25/2009; UU 23/2014; PP 47/2008; PP 48/2008; PP 17/2010; PermenDikti 19/2007; Permendikbud 54/2013; Permendikbud 5/2008; Perbup kepahiang 29/2008; dan Keputusan kepala dinas provinsi 1884.4/2016/103.02/2016
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan kepala dinas
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1.1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pendirian Dan Pembukaan Sekolah Dasar Negeri Di Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 17a Tahun 2016
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SMK TERPADU DARUSSALAM PANGEAN MENJADI SMKN 1 PANGEAN KECAMATAN PANGEAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17a, BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016 NOMOR 17a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri SMK Terpadu Darussalam Pangean menjadi SMKN 1 Pangean Kecamatan Pagean
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan
terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang
perlu adanya upaya pengembangan lembaga pendidikan, pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan
aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial
ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah
dan beban biaya pendidikan untuk itu perlu merubah status
SMK Terpadu Darussalam Pangean menjadi Satuan
Pendidikan Negeri, Satuan Pendidikan SMK Terpadu Darussalam Pangean
telah memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 untuk
mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Negeri SMK Terpadu Darussalam Pangean Menjadi SMK
Negeri 1 Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan
Singingi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiantan Instansi Vertikal di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
Dalam peraturan ini berisi tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 2A Tahun 2016
DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK SORONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2A, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 NOMOR 2A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK SORONG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka dukungan Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Keberlangsungan Politeknik Sorong perlu mengatur bentuk-bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sorong dan mekanisme pengelolaan aset serta pengelolaan anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong guna mendukung keseluruhan biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Sorong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Sorong.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Pendirian dan Penyelenggaraan; Biaya Pendirian dan Penyelenggaraan; Bentuk-Bentuk Dukungan; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Aset; Laporan Pertanggungjawaban; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
-
-
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor B/33/KPTS/II.01/2016 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, dan
untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan
nonformal, perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar yang
berfungsi sebagai Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas
Pendidikan;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi
Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan
Nonformal Sejenis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentangb :
1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Susunan Organisasi
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
5. Pengangkatan Dalam Jabatan
6. Tata Kerja
7. Keuangan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 8A Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Beasiswa Pendidikan Santri Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
bahwa program beasiswa pendidikan santri dimaksudkan
sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk
memberikan dorongan kepada para santri yang menempuh
pendidikan agama dan diprioritaskan bagi santri yang berasal
dari keluarga tidak mampu agar memiliki akses pendidikan
lebih lanjut; bahwa bsrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Santri Kabupaten
lndramayu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan manfaat, ruang lingkup, mekanisme pengajuan, verifikasi data dan penyaluran beasiswa, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2016.
Peraturan Bupati lndramayu Nomor 1.B Tahun 2015 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 127 Tahun 2016
Pembentukan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 127, BD Tahun 2016/No.127
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pa sal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Noraor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan orgamsasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan dan Susunan Organisasi
Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 122 Tahun 2016
PendidikanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
pencabutan peraturan-organisasi dan tata kerja-sekolah menengah atas-sekolah menengah kejuruan negeri-dinas pendidikan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 122, BD.2016/NO.122
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti Berita Acara Serah Terima Nomor 100/7614 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan sub urusan Pemerintahan Pendidikan Menengah, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2011, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2013 dicabut
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 116 Tahun 2016
PendidikanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
organisasi dan tata kerja - unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan-dinas pendidikan dan kebudayaan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD.2016/NO.116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada DINDIKBUD, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, uraian tugas, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2011 dicabut
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
