Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan
mendesak yang belum teranggarkan dalam RBA dan
harus segera dilaksanakan dan belum diatur dalam
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD - RSUD)
Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD- RSUD) Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat 6 pada BAB VI Bagian kedua Pasal 32 dan penambahan ayat (5) pada BAB VI Bagian keempat Pasal 41.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 98 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 Tahun 2012 tentang Pertanggung jawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2004; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005. PP No.56 Tahun 205; PP No.57 Tahun 2005 PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.27 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PEPRES No.54 Tahun 2010.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas: a. Pendapatan Rp. 5.626.909.475.776,09; Belanja Rp. 3.923.616.060.482,25 , Surplus: 1.703.293.415.293,84; Pembiayaan Rp.1.703.293.415.293,84. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.2.441.490.231.374,37
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.21 Tahun 1997; UU No.32 Tahun 2004; PP No. 37 Tahun 2007
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 97 Tahun 2012
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 khususnya terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas untuk penggunan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi bagi kendaraan dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk disesuaikan dan dirubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I halaman 96
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 97 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar, maka perlu diatur teknis Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penetapan kelas pasar daerah dan kelas ruko, toko, kios, los pasar, pemungutan retribusi lingkungan pasar, pemakaian tempat dasaran, tata cara perijinan, tata cara pembayaran dan penyetoran, tata cara pemberian pengurangan , keringan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar, tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa, tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif
pemungutan retribusi, pembufaan dan pengendalian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 96 Tahun 2012
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - URAIAN TUGAS
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2012/No. 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 ten tang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah perlu disusun uraian
tugas; bahwa dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan
Fungsi, perlu disusun Uraian Togas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Togas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas badan penanggulangan bencana daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25 ayat (5), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penggolongan Gangguan
Bab III Permohonan dan Pemberian Izin Gangguan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 44 Tahun 2011 ten tang Penjabaran Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana
Penyuluhan dan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Pelaksana
Penyuluhan perlu disusun uraian tugas; bahwa dalam rangka menjabarkan Togas Pokok dan
Fungsi, perlu disusun Uraian Tugas Badan Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam · huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas badan pelaksana penyuluhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
