Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2018

Uraian Tugas Jabatan Kantor Dagang dan Ekonomi Indoensia di Taipei

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 370/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe

Download :
Permendag Nomor 91 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

Download :
pp no 091 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Diubah dengan :

Permendag No. 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri
Permendag No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri

Mengubah :

Permendag No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri

Download :
Permendag No. 92 Th. 2019.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2018

Penetapan Harga Patokam Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 101 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang DIkenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 79 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 92 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

Download :
pp no 092 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 92 Tahun 2018

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Cilacap

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbup_Clp_2018_92.pdf

Abstrak

tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, LD No.92/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk meningkatan kemampuan, kepedulian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap secara melembaga dan berkelanjutan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ditindaklanjuti dengan Peaturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Mengatur tentang komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Hal yang diatur : maksud dan tujuan, pembentukan, pembinaan, pengawasan, pelaporan, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
8 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 92 Tahun 2020

Mal Pelayanan Publik

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Tegal No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik

Download :
perbup tegal 92 2020 nitro.pdf

Abstrak

mal-publik

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Tahun 2020/No. 92

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mal Pelayanan Publik

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah brbrrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menrteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Penyelenggara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
8 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020

Perdagangan Antarpulau

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antarpulau
Permendag No. 27/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016 tentang Perdagangan Antarpulau Rotan

Download :
Permendag Nomor 92 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 92 Tahun 1964

Pernyataan Perusahaan Keramika CV. Keramika Indonesia Di Tanjung Pandan Sebagai Perusahaan Vital

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keppres No 92 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

Download :
pp no 093 tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 1964.