Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEBIJAKAN PENGAWASAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2010/No.570
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk
mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan
terus-menerus, perlu menyusun kebijakan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Uraian kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI Kota Pontianak pasal 21 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Sekretariat disusun oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 17 Tahun 2009, Perwa No. 17 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 43 Tahun 2010
PERBUP Kab. Situbondo No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Situbondo No 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dr. Abdoer Rahem Kab. Situbondo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Dokter Abdoer Rahem Kab. Situbondo
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, terhadap BLUD yang berstatus penuh dapat diberikan
fleksibilitas atas sebagian atau seluruh dari ketentuan yang berlaku
umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b. bahwa guna pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2007, pengadaan barang/jasa pada BLUD diselenggarakan
berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 2. UU Nomor 44 Tahun 2009; 3. PP Nomor 58 Tahun 2005; 4. PP Nomor 79 Tahun 2005; 5. PP Nomor 8 Tahun 2006; 6. PP Nomor 3 Tahun 2007; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 61 Tahun 2007; 9. Keppres Nomor 80 Tahun 2003; 10. Permenkeu Nomor 08/PMK.02/2006; 11. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem yang dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sepanjang disetujui pemberi hibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD.2010/NO.14 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2010.
Mencabut Pergub No. 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
27 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2010
Permendikbud No. 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 43, jdih.dephub. go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
