PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

Menemukan 4.249 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19.A Tahun 2008
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Desa Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.T Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Keluarga Berencana

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2008
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verfikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.R Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.04/2008
Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
Diubah dengan :
  1. PMK No. 156/PMK.04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.08/2008
Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 77/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2008
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos

Pers, Pos, dan Periklanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 98/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
Mencabut :
  1. PMK No. 29/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.A.2 Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2008
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Diubah dengan :
  1. PMK No. 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 31A Tahun 2008
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan