tata - cara - pendirian - perubahan - dan - penutupan - satuan - pendidikan - dasar
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2017/9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta tertib administrasi pendiri, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar di Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pendirian, Perubahna dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian Satuan Pendidikan, Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Tata Cara Permohonan Izizn Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Perubahna Satuan Pendidikan, Tim Pengajian Perumahan Satuan Pendidikan, Penutupan Satuan Pendidikan, Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentunan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
27 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 09 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, untuk mewujudkan
hal itu, Pemerintah perlu mndorong mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah, Penyempumaan sistem penyaluran dana
program sekolah gratis,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tntang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan gratis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Quran/ Taman Pendidikan Seni Al-Quran/Madrasah Diniyah Yakmiliyah/Pondok Al-Quran/Rumah Tahfizh, Imam Khatib dan Garin Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi, melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu dilakukan penyesuaian tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata cara dan persyaratan pendidikan tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan peningkatan kompetensi Aparatur maka perlu diberikan pengecualian berupa tugas belajar yang sifatnya khusus;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan;
Batas Waktu Pendidikan;
Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar;
Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tugas Belajar;
Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar;
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN BANTAENG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan
penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten
Bantaeng setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan menghentikan penyaluran dana Pendidikan
Gratis mulai Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Bantaeng perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bantaeng;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 tentang Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71 tentang Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis
di Provinsi Sulawesi Selatan;
1. KETENTUAN UMUM
2. AZAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
3. SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS
4. ALOKASI PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI
5. PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
6. STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
7. KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS
8. MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
9. KOMISI PENGAWAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
10. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Seiring perubahan dan perkembangan teknologi yang bergerak dinamis saat ini maka biaya pendidikan pun ikut meningkat. Perbup Kotabaru No, 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pembkab Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembiayaan pendidikan di Kab. Kotabaru sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pembkab Kotabaru diubah yaitu terkait jumlah dana pendidikan; besaran bantuan biaya pendidikan; dan ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 287
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu dalam rangka pemerataan asbes dan peningkatan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidihan nonformal sejenis; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal sejenis; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan non formal sejenis.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahu 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015, PP No. 19 Tahun 2005 sebgaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendikbud No. 4 Tahun 2016, Perda Kab. Halteng No. 21 Tahun 2008, Perda Kab. Halteng No. 9 Tahun 2014, dan Perda Kab. Halteng No. 13 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Halmahera Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; pembentukan; kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; uraian tugas jabatan; pengangkatan dan pemberhentian; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari VIII bab dan 14 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
9 halaman. Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
meningkatkan akses layanan dan mutu
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat guna
mempersiapkan sumber daya manusia Kabupaten Tabalong
yang cerdas dan berakhlak, memiliki kecakapan, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi di era perkembangan global,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, perlu
menetapkan Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis di Kabupaten Tabalong
dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
Peraturan Bupati ini mengatur Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
Peraturan bupati ini mencabut ketentuan
Pasal 17 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Daerah Kabupaten Tabalong.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
