Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.471 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2010

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Download file:

Perpres No.41 Tahun 2010.pdf

Perpres No.41 tahun 2010 - Lamp.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2010

Standar Spesifikasi Teknis Kereta yang Ditarik Lokomotif

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download file:

km._no._41_tahun_2010.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 41 Tahun 2010

Pemberian Honor Kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo TA 2010

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Kulon Progo No.41 ...on Progo TA 2010.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 41 Tahun 2010

Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 41 TAHUN 2010.pdf

pedoman-forum-kewaspadaan-dini-masyarakat

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2011/No.40 Seri E Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai salah satu upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan ketentraman, ketertiban, kerukunan dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat; b. bahwa guna menjamin agar upaya-upaya perwujudan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Purworejo dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pembentukan lembaga sebagai wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purworejo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalamrangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
6 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2010

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
PP No. 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata

Mencabut

PP No. 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
PP No. 1 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Download file:

PP 41 Tahun 2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 41 Tahun 2010

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah

Download file:

Perwal Yogyakarta No. 41 ...a Tertib Sekolah.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 41 Tahun 2010

Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwal Magelang Tahun 2010 No 41_ocr.pdf

peraturan walikota - pedoman pengelolaan keuangan

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2010/No.41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah; Sasaran TKI Dan BPO; Penganggaran TKI Dan BPO; Pencairan TKI Dan BPO; Pertanggungjawaban TKI Dan Penggunaan BPO.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
9 hal

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2010

Penataan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2010.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 42 Tahun 2010

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbup_Nomor_42_Tahun_2010.pdf

Penyertaan Modal

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2010/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bermaksud melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; bahwa untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pernerintah Kabupaten Wonosobo telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010, sehingga perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008; Peratuan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Bab IV Pelaksanaan Penyertaan Modal Bab V Pengelolaan Penyertaan Modal Bab VI Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Bab VII Anggaran Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.
3 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2010

Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta

Download file:

Perwal Yogyakarta No. 42 ... Kota Yogyakarta.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2010.