Administrasi dan Tata Usaha NegaraKependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Majalengka No. 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan Perubahan terhadap pemberian besaran tambahan penghasilan, maka perlu penyesuaian bagi pengelolaan Tata Usaha, Pembantu Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Lampiran II ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPAEN KETAPANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Tahun 2010/ No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kab Kendal perlu menetapkan Perbup Kendal tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2009 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kab Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 1992; UU no 28 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 66 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP no 38 tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Perda Kab Kendal No 14 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 20 tahun 2007; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang puskesmas dengan perawatan dan puskesmas tanpa perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas keliling/puskesmas pembantu, pedoman pendirian puskesmas pembantu dan pengoperasionalan puskesmas keliling, pengelolaan perbekalan farmasi/obat-obatan, pelayanan rawat inap kelas I di puskesmas, tindakan kedaruratan dan palayanan CITO, paket sederhana tindakan medik gigi, kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga, kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga, pengelolaan pendapatan puskesmas, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2010.
Keputusan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2002 dicabut.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2010
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2010/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangko. 1ert1b dan penyeragaman slstem
admlnl111a1I penyelanggarean pemerintahan deerah, perlu
mengatur tata naskah dlnas di hngkungan pemenntah daerah:
b. bal'lwa dengan ditetapkarrnya Peraturar Menter! Dalam Ni,geri
Nomor :54 T1hun 2009 t•nteng T"t" Naskah Olnal di
Llngkungtn Pemerintah Oaerah sehlngga Per1tur1n Sup1t1
Barru Nomor 06 Tahun 2006 tenteng Pedomen Tata Nilskah
Dina• di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru tidak. sesuei
lagl sehingga perlu d1ganti dan disempurnakon.
e bahwa berd111rken per1im0angan &ebagaimana d1 maksud
pads huruf a dan t-.uruf b. perlu menetapkan Peraturaf1 Bupati
Barru ten1e11g Tate N.:r,akah Dl11as di Llngkungan Pemerln1an
Daereh Kabupaten Barru.
1. Unda11g-Undang Nomor 29 'renun 1959 tentanlil Pembe11tukan
ceeren-oeeren Tk II di St1law111I {Lembaraf1 NftQBnl Republ1k
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tembahan Lemberan Ne;ara
Republik Indonesia Nomor 1622):
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 te11tan9
Penyelengijaraan Negere yef1g Der11h den Seba& dan Korupt1
Kolusl dim Nepousme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambehen Lembaran Negara Republ;k
Indonesia Nomor 3651) seb11ge1mana telah dlubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahuf1 2002 t�ntang Kom1si
Pemberantesan Tmdak Pidana Korups1 (Lembaran Negara
Republlk tnccneela Tahun 2002 Nomor 137, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004-tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernenntahan
Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk moonesa
Nomor 4437) seba:ialmana telah diuban beberapa kali, terakhir
den,;ian Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas uncena-uoceos Nomor 32 rerwn 2004
tentang Pemerlntahan Daerah {lembaran Negara Republ1k
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 484.<I),
5. Und1mg°-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang per1mbangan
Keuangan antara Pemerln!ah Pusat cen Pemerin:ahan Oaerah
(Lembaran Negar-.a Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara (Lerrbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun H!51
Nomor 111, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia
Nomor 176): '
7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Peni;gunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republ1k
Indonesia Tahun 1958 Namer 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636).
8. Peraturan Pemer1n!ah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedormin
Pemblnaan dan Pengawasan Panyelenggar:rnn Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembarnn Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4593);
9. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembaglan Urusan Antara Pemenntah, Pemerlntahen Daerah
Provmsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LemOaran Negara RepublU< Indonesia Nomor 4737):
10 Peraturan Pemenntah Norr.or 41 Tahun 2007 tentang
Organlsa1I Perangkat Dierah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 'rambehen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741):
11. Peraturan Menter, Datam Ne,eri Nomor 54 Tahun 2009 tent;:mg
Tata Naskah Dlnas d1 LlngKungan Pemerlntah Daerah,
12. Peraturan 0<1erah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Perieri,1tahan Yong Meniadi Kewenarigan
Pemenntah Kabupaten Berru (L..embaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 24. Tambahan Lembaran Daarah
Kabupaten Barru Nomor 1):
13 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok.-Pokok Pflnge\olaan Keuangan Daerah
K1bup1ten Berru (Lembaran Oaerah Kabupaten Barru Tahun
2008 Nomor 29. Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten
Barru Nomor e),
BAB I : TENTUAN UMUM
BAB II : TATA NASKAH DINAS
BAB III : BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
BAB IV : PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT
BAB V : PARAF, PENUl.lSAN NAMA, PENANDATANGANAN,
DAN PENGGUNAAN TlNTA UNTUK NASKAH DINAS
BAB VI : STEMPEL
BAB Vll : KOP NASKAH DINAS
BAB VIII : SAMPUL NASKAH DINAS
BAB IX : PAPAN NAMA
BAB X : PERUBAHAN DAN PENCABUTAN
BAB XI : PELAPORAN
BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGWASAN
BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2010.
91
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka KomoditiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Karawang No. 35 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan standar harga perumahan termasuk
harga sewa rumah di Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas, perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan
kembali besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan
Peraturan Bupati Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2010.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2010
Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi KPA Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2010/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi KPA Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negcri Nomor 13 Tahun 2006 scbagaimana telah diubah dcngan
Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang
Perubahan Atas Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Talmn 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah perlu mcnctapkan batas
jumlah SPP- UP, SPP- GU dan SPP - TU;
bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan olch
bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Dinas Pengclolaan
Keuangan dan kekayaan Dacrah yang diantaranya SPP - TU pcrlu
diatur batasan jumlah dimaksud;
bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 03 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tabaiong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2010; dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 0 I Tahun 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini memuat Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi KPA Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
4 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
