Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a.
bahwa
dalam
rangka
penyusunan
Rancangan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
(
RAPBD
APBD
Tahun
Anggaran
2011
)
dan
petaksanaan
pemerintah
provinsi
Tenggara
maka
diperlukan
standarisasi
Barang
dan Harga
Kebutuhan
untuk
dijadikan
pedoman
;
b,
bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
pasal
7
ayat
(2)
Peraturan
Daerah
Provinsi
sulawesi renggara
Nomor
I Tahun
201.1
tentang
Pengelolaan
Barang
Miiir
Daerah
sulawesi
renggara
menyebutkan
bahwa
standar
sarana
dan
prasaftna
kerja
Pemerintah
Daerah
dan
standarisasi Harga
di
tetapkan
dengan
Peraturan
Gubernur;
c,
bahwa
berdasarkan
peftimbangan
a dan
huruf
b maka
perlu
sulawesi
provinsi
sebagaimana
dimaksud
huruf
mene[apkan
peraturan
sulawesi
renggara
tentang
standarisasi
Barang
dan Harga
Kebutuhan
Pemerintah
provinsi
Anggaran
2011.
1.
Undang
Gubernur
sulawesi
renggara
Tahun
-
Undang
Nomor
13 Tahun
1964
tentang
Peraturan
Pemerintah
pengganu
Tahun
1964
tentang
undang
penetapan
-
Undang womor
2
pembentukan
Daeiah
ringkai
I
sulawesi
Tengah
dan
Daerah
ringkat
I
sulawesi
renggara
dengan
mengubah
Undang
-
Undang
Nomor
47
prp.-
tentang
Pembentukan
Daerah
ringkat
I
sulawesi
utara
Tengah
dan
Daerah
Tingkat
I
sulawesi
selatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1964
Nomw-
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
26g7);
2.
undang-gldeng
Nomor
L7
Tahun
2003
tentang
reuangih
Negara
(
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
iahun
zoog
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4286
) ;
3,
Undang
-
Undang
Nomor
1
Tahun
ZO04
tentang
Perbendaharaan
Negara (
Lembaran
Negara
Republik
Idonesii
Tahun
2a04
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4355
4.
undang
-
);
undang
Nomor
32
Tahun 2004
tentang
Daerah
(Lembaran
tahun
tt60
-
Tenggara
pemerintahan
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
za04
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
dua
kali
terakhir
dengan
undang
-
undang
Nomor
12 Tahun
2008
tentang
Perubahan
Kedua
atas
undang
-
undang
Nomor
32 rahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008 Nomor
59, Tambahan
Lembaran
Negara 5. Undang
-2-
-
Undang Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan
antara Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6.
Peraturan
Pemerintah l'lomor
58
Tahun 2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
4578
)
;
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006
tentang
Pengelolaan
Barang
Milik Negara/Daerah
(
Lebaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor
29, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4609
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008
(
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008
Nomor
78
Tambahan
Lembaran
Republik
Indonesia
Nomor 4855)
;
8.
Peraturan
Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
lGbupaten/Kota
(
Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Nqara
Republik
Indonesia Nomor
4737
);
9.
Keputusan Presiden Nomor
80
Tahun 2003
tentang
Pedoman
Pelalaanaan Pengadaan Barangfiasa Pemerintah
sebagaimana
telah
beberapa
kali
di ubah dan
terakhir
dengan
Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun 2010
;
10.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
13 Tahun
2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
59 Tahun
2AA7:.
11, Peraturan
Menteri Dalam
Negeri
Nomor 17
Tahun
2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pengeloaan
Barang Milik Daerah
12,
Peraturan
Daerah Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Nomor
3
Tahun 2008
tentang Organisasi
dan
Tata Kerja Sekretariat
Daerah
Provinsi
dan Sekretariat Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah Provinsi
Sulawesi
Tenggara 13. Peraturan
Daerah Provinsl
Sulawesi
Tenggara
Nomor
4
Tahun 2008
tentang Organisasf dan tata Kerja
Dinas
Daerah
Provinsi
Sulawesi Tenggara
;
t4. Peraturan
Daerah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara Nomor
5
Tahun 2008
tentang
Organisasi
dan
Tata KerJa InspeKorat,
Bappeda
dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;
15. Peraturan
Daerah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara Nomor
I
Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Daerah Provinsi
SulawesiTenggara
Tahun Anggaran 2010
16. Peraturan
Daerah Provinsi
Sulawesi
Tenggara Nomor
I
Tahun 2010
tentang Pengelolaan
Barang
Milik Daerah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara.
Peraturan
Gubernur
Tentang
Standarisasi
Barang Dan
Harcia
Kebutuhan
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Tenggam
Tahun
Anggaran
2011.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Hospital ByLaws)
ABSTRAK:
bahwa penyebutan wilayah eks Karisidenan Pati tidak sesuai dengan Struktur Pemerintahan Daerah saat ini, sehingga Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Hospital Bylaws) perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan NOmor 1045/MENKES/PER/XI/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b tahun 1998; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI Tahun 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IVI Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Hospital Bylaws)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 40 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2010/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian
tugas dari Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
26 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 40 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Dinas disusun oleh Sekretaris Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwa No. 62 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pererintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan disamping sesuai dengan wilayah tugasnya juga harus memperhatikan tanggung jawab dari masing-masing pegawai negeri sipil dengan tetap mengutamakan azas keadilan dan pemerataan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006;Perda Kab.Kubu Raya No.14 Tahun 2009; Perda Kab.Kubu Raya No.15 Tahun 2009; Perbup Kubu Raya No.37 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup ini memiliki 3 halaman dan 6 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010, perlu dijabarkan secara rinci sebagai landasan operasional pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.12 Tahun 1985, UU No.18 Tahun 1997, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.45 Tahun 2007, PP No.109 Tahun 2000, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Keppres No.42 Tahun 2002, Keppres No.80 Tahun 2003, Perda Sintang No.1 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2010.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, menyebutkan bahwa Pembentukan BKPRD Kabupaten, Sekretariat BKPRD Kabupaten dan Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2010.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat