Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.381 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Download file:

2017pd0032004.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Cimahi No. 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Download file:

LD PERDA NO. 4 TAHUN 2017...AHAN PERHUBUNGAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Operasional Kendaraan di Atas Air

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perda Basel 3-2017.pdf

PENYELENGGARAAN - OPERASIONAL - KENDARAAN - AIR

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Operasional Kendaraan di Atas Air

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi serta penguatan hubungan antara pulau di daerah diperlukan sistem operasional kendaraan di atas air yang handal guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Operasional kendaraan di atas air memiliki peranan penting bagi masyarakat sebagai penghubung dalam menunjang kegiatan, meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata di daerah. Untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat serta menunjang dan mendorong produktifitas dan daya saing daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang penyelenggaraan operasional kendaraan di atas air.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PERMENHUB No. 8 Tahun 2013;
Dalam Peraturan ini diatur antara lain ruang lingkup penyelenggaraan operasional kendaraan di atas air, yang meliputi angkutan di perairan, usaha jasa terkait angkutan, dan izin usaha angkutan di perairan. Perda ini juga mengatur mengenai sanksi administrasi dan memuat ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
17 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perhubungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perda Nomor 2 Tahun 2017_opt.pdf

Penyelenggaraan - Perhubungan

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan

ABSTRAK:

a. Bahwa perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimane diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serte dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Gunungsitoli, perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 , Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 'Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 22016 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Ounungsitoli Nomor 2 Tahun 22012 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 22012 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahn 2016 , Peraturan Daeruh KOta Gurungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS (Maksud dan Tujuan , Asas), RUANG LINGKUP, PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ (Pembinaan, Penyelenggaraan), FORUM LLAJ (Fungsi, Mekanisme Kerja , Keanggotan Forum), JARINGAN LLAJ (Rencana Induk Jaringan, Pembangunan Jalan, Perlengkapan Jalan, Sistem Kecerdasan Transportasi, Pengendalian Lingkungan Jalan, Penggunaan Jalan lain Untu Kepentingan Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, Hal dan Kewajiban Pejalan Kali dalam Berlalulintas , Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut, Anak- Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit ), TERMINAL (FUngsi dan Tipe Terminal (Fungsi, Tipe), Penetapan Lolasi Terminal, Fasilitas Terminal, Lingkungan Kerja Terminal , Pembangunan dan pengoperasian Terminal, Pengaturan Lebih Lanjut), PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN (Pengujian Kendaraan Bermotor, Bengel Umum Kendaraan Bermotor), DAMPAK LINGKUNGAN (Perlindungan Kelestarian Lingruungan LLAJ, Pencegahan dan Penaunggulaungan Dampak Lingkungan LLAJ), MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS (Penangung Jawab, Kegiatan (Perencanaan, Pengaturan, Perekayasaan, Pemberdayaan, Pengawasan), ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS, ANGKUTAN (Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor Umum, Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum Dalam trayek, Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak Dalam trayek, Angkutan Massal), Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Angkutan Barang Umum, Angkutan Barang Khusus, Bongkar Muat, Perizinan Angkutan (Izin Penyelenggran Angkutan Orang dalam Trayek), KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERAHLIAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
60 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 tahun 2007 Tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon

Download file:

Perda Kota Cilegon No.1 Tahun 2017 OCR.pdf

perubahan kedua atas peraturan daerah kota cilegon nomor 6 tahun 2007 tentang pembangunan pelabuhan kota cilegon

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 tahun 2007 Tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon

ABSTRAK:

a. bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan secara luas , nyata dan bertanggung jawab , serta untuk mempercepat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peanggalian potensi daerah ; b. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki , dan upaya mengantisipasi globalisasi serta perdagangan bebas dipandang perlu pembangunan sarana dan prasana kepelabuhan untuk kepentingan umum yang represntatif
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.25 tahun 2004;3.UU No.26 tahun 2007 ;4.UU No.17 tahun 2008;5.UU No.33 tahun 2009;6.UU No.12 tahun 2011;7.UU No.23 tahun 2014;8.PP No.61 tahun 2009;9.PMPRI No. PM 15 tahun 2015;10.Perda Kota Cilegon No. 1 tahun 2001;11.Perda Kota Cilegon No. 3 tahun 2011
terdapat dalam pasal 5

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERDA 1 Thn 2017 ttg WAS Angkutan BRG.pdf

Transportasi Darat/laut/udara

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang

ABSTRAK:

Dalam rangka penertiban angkutan barang dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan dijalan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. 26 Tahun 2015; Permenhub No. 134 Tahun 2015; Perda Kab. Batola No. 15 Tahun 1991; Perda Kab. Batola No. 16 Tahun 2016.
Pengawasan Muatan Angkutan Barang, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Pengawasan Muatan Angkutan Barang; c. Penyelenggaraan Penimbangan; d. Tata Cara Penimbangan; e. Ketentuan Pelanggaran; f. Tata Cara Pengenaan Denda; g. Pembinaan dan Pengawasan; h. Penyidikan; i. Ketentuan Pidana; j. Ketentuan Lain-lain; k. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 35 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI METRO No.35Tahun2...GKUTANBARANG_opt.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinanng

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG

Mencabut

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang

Download file:

Perda Kota PKP 13-2016 2016 Dishub.pdf

PENYELENGGARAAN - PERHUBUNGAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinanng

ABSTRAK:

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang asas dan tujuan, serta ruang lingkup pengaturan Perda. Perda ini juga mengatur mengenai pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengujian dan pemeriksaan kendaraan, bengkel umum kendaraan bermotor, terminal, angkutan, perparkiran, pemindahan kendaraan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ, forum LLAJ, pembinaan pemakai jalan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas, sumber daya manusia di bidang perhubungan, kerjasama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, pengawasan dan pengendalian, serta penyidikan. Perda ini juga memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang dan segala peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
118 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perda No 10 Tahun 2016 edit searchable.pdf

Kehutanan dan Perkebunan; Pertambangan Migas, Mineral dan Energi; Transportasi Darat/Laut/Udara

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan

ABSTRAK:

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penegakan hukum Perda Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan perlu dilakukan perubahan, dan dengan mencermati terhadap objek-objek pengaturan yang ada maka dipandang perlu untuh melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam perairan daerah dimaksud dan ditetapkan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 4 Tahun 2009, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 39 Tahun 2014, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 22 Tahun 2010, PP Nomor 23 Tahun 2010, PP Nomor 55 Tahun 2012, PP Nomor 80 Tahun 2012, PP Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Perda Kabupatn Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991, Perda Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 1991, Perda Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011, Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014, Perda Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan, pasal yang dirubah adalah : Ketentuan Pasal 1 Angka 2, angka 4, dan angka 8; Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5); Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2),dan ayat (3); Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 10 diubah dan menjadi 3 (tiga) ayat; Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 Pasal, yakni BAB VI A dan Pasal 10A.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 9 Tahun 2016

Penyelenggarahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

54PERDA NO 9 TAHUN 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.