Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.312 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.03/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Download file:
PMK Nomor 161 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Mencabut
  1. PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
  2. PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tatacara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Download file:
2014 PMK 242.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Surat Pemberitahuan (SPT)
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Diubah dengan
  1. PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (Spt)
Download file:
2014 PMK 243.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Dibayar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Download file:
PMK Nomor 8 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.011/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Download file:
PMK Nomor 122 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Download file:
PMK Nomor 197 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.011/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 213/PMK.03/2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Pajak Penghasilan
Download file:
PMK Nomor 124 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.03/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 235/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
Download file:
PMK Nomor 87 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 87 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.03/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Mencabut
  1. PMK No. 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
  2. PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Download file:
PMK Nomor 198 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 198 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.011/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. PMK No. 130/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Mencabut
  1. PMK No. 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  2. PMK No. 35/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Ats Barang Mewah
  3. PMK No. 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  4. PMK No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Download file:
PMK Nomor 121 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 121 Tahun 2013 Lampiran.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan