Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan
kegiatan perlu menyesuaikan analisis standar belanja, maka
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
11 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 471
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 5 Tahun 2022; Perbup Pesisir Barat No. 47 Tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan menegenai Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
87 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020.
KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui mekanisme UP. Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan:
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data capture atau media dalam jaringan;
c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;
e. efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP; dan
f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 08 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
Lampiran 175 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Daerah diarahkan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah harus dilaksanakan dengan prinsip 5 T yaitu Tepat
Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan
Tepat Manfaat; bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Daerah perlu menyusun petunjuk
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan merupakan petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dimaksud
sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2023 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara
Negara pada Pemerintah Daerah untuk melaporkan
kekayaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia
dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK dalam jangka waktu tertentu, dengan sanksi administratif bagi yang tidak mematuhi. Selain itu, pembentukan tim pengelola LHKPN Daerah, tugas Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN juga diatur dalam peraturan ini. Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap tahun dan dipantau oleh tim pengelola dan inspektorat untuk memastikan kepatuhan serta kewajaran pengungkapan harta kekayaan penyelenggara negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Laporan Harta Kekayaan Negara (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 79) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda No. 9/2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bulungan No.4 Tahun 2022; Perda Kabupaten Bulungan No.9 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp1.641.692.868.893,00, Belanja Daerah sebesar Rp1.937.748.979.012,00, serta Pembiayaan Daerah sebesar Rp296.056.110.119,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan di Desa, perlu diatur Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015; Perbup Lebak No. 38 Tahun 2019; Perbup Lebak No. 63 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2021.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Bab III Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Pelaksanaan APBDesa Bab IV Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti catatan hasil reviu Inspekorat
Daerah terhadap Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023
tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 diubah.
155 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
