Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemisahan Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah kepada Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemisahan Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah Kepada Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum tata cara pemisahan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2013.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2009
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 106 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 71 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permendag No. 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
Mengubah :
Permendag No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
Permendag No. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
Permendag No. 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 71, BN.2020/No.1024, peraturan.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Kepegawaian Perusahan Umum Daerah Agrobisnis Dan Pengelolaan Logistik Daerah Di Kabupaten Ogan komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah dalam rangka memeberikan dukungan secara kelembagaan secara efektif dan efisien maka diperlukan pengoptimalan pengelolaan agrobisnis dan logistik. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2017; PERDA No. 2 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, organ perusda, pegawai, dana pensiun, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
ABSTRAK:
a.bahwa Pemerintah, berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDaruratNo. 10 tahun 1954 tentang nasionalisasi BataviascheVerkeers Maatschappij N.V. .(B.V.M.) (LembaranNegara tahun 1954No. 67);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan mengeluarkan Undang-undang nasionalisasi ini, Pemerintah diberikan hakuntuk mencabut (onteigenen) hak yang terletak pada saham-saham B.V.M, dan yang padawaktu sekarang belum menjadi hak milik Pemerintah.Tentang alasan hukum pada Undang-undang ini dapat dikemukakan bahwakesadaran hukum dari pada khalayak ramai menghendaki agar pengangkutan umum diIbu Kota Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh bangsa Indosnesiasendiri
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1957.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdangangan
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdangangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19 SERI E tanggal 10 Agustus 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 19 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdangangan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tuka-Tuku Produk Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bela-Beli
Produk Purbalingga, perlu mengatur identitas Produk Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tuka-Tuku Produk Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur aktifitas pemasaran produk Purbalingga yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok U saha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pelaku usaha baik yang dilakukan secara Daring (online) atau Luring (offline).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan beralihnya penanganan pelaksanaan
metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan yang semula berada pada Bidang
Perdagangan menjadi pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Metrologi Legal, maka perlu ada perubahan
susunan organisasi, serta tugas da.n fungsi pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjamegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 24.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 diubah.
Penanaman Modal dan InvestasiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1996.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
