Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi
Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
b. bahwa penanggulangan tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Ja wa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2);
Materi Pokok Perbup ini adalah: RAD TBC Daerah Tahun 2020-2024 bertujuan untuk:
a. mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC; dan
b. sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC. Maksud RAD TBC Daerah Tahun 2020-2024 memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinannya dalam upaya Penanggulangan TBC di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
67 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 95 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubaha Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 92 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, salah satu dari enam persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah yaitu pola tata Kelola sebagai petunjuk implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah pada rumah sakit;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, 36 Tahun UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 1996, PP No.72 Tahun 2019, Perpres No.77 Tahun 2015, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permenkes No.49 Tahun 2013, Permenkes No.3 Tahun 2020, Keputusan Menkes No.772/Menkes/SK/IV/2002, Keputusan Menkes No.631/Menkes/SK/IV/2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan dan sebagai bentuk penghargaan
dan motivasi kepada Rumah Sakit Umum
Daerah dalam pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu, perlu memberikan
jasa pelayanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian jasa pelayanan untuk pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 91 Tahun 2020
BENCANA - PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN AKIBAT DAMPAK BENCANA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2020/NO.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Dampak Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi kedaan sebagaia akibat dampak bencana alam dan/atau non alam, maka perlu memeberikan bantuan kepada masyarakat dan/atau yang terkena dampak bencana; bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang pedoman Pemberian Bantuan Stimulan perumahan akibat dampak bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 24 tahun 2007; UU No11 Tahun2 009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 22 Tahun 2008; PP No 12 tahun 2019; Perpres No 8 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 46 Tahun 2008; Perka BNPB No 17 Tahun2 010; Perka BNPB No 15 Tahun2 011; Perka BNPB No 5 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No 78 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan, jenis bantuan, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 89 Tahun 2020
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/NO.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, hasil rekomendasi Gubernur Gorontalo No. 180/hukum-org/132 tanggal 31 Januari 2020 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Boalemo No. 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas,fungsi,rincian tugas,wewenang,dan tanggungjawab, jabatan,eselonisasi,pengangkatan,dan pemberhentian, tata kerja, ketentuan perahlian, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 89 Tahun 2020
KesehatanOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Bengkalis No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
Mencabut
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kecamatan pada Dinas Kesehatan Se-Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor 060/ORG/2751 tanggal 27 November 2020 telah disetujui Perubahan Nomenklatur UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENKES No. 43 Tahun 2019; PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 7 Tahun 2019; PERBUP Bengkalis No. 38 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; pembentukan, kedudukan dan klasifikasi; susunan organisasi; tata kerja; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kecamatan pada Dinas Kesehatan Se-Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 89 Tahun 2020
PERBUP Kab. Lamandau No. 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan Dan Dokter
Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk
Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik
Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis sebagai pelaksana pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau, maka perlu adanya pedoman terkait pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen;
b. bahwa sebagai upaya pemerataan mutu layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Lamandau, perlu pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen melalui perjanjian kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dtmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
a. azas;
b. pengadaan dokter spesialis;
c. jenis dan pola perjanjian kerjasama;
d. syarat dan materi muatan perjanjian kerja sama;
e. hak dan kewajibann;
f. pemutusan hubungan kerjasama dan penyelesaian perselisihan;
g. kriteria penetapan besaran penghasilan/gaji dan insentif;
h. fasilitas;
i. pendanaan; dan
j. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
