PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.391 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 38 Tahun 2020
TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 38 Tahun 2011
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 38 Tahun 2014
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 38 Tahun 2018
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 38 Tahun 2022
TATA CARA PROMOS! DAN MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. PERBUP Kab. Tana Tidung No. 15 Tahun 2017 tentang TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 38 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Grobogan No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2007
  2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2009
Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan