Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD No 14 seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dengan substansi:
(a) Pembentukan UPT;
(b) Kedudukan UPT;
(c) Susunan Organisasi UPT;
(d) Tugas pokok dan fungsi;
(e) Tata kerja;
(f) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan;
(g) Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Malang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 18/D), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD No 13 seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah,
maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan
pada Badan Pendapatan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; . Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan substansi:
(a) Daftar UPT dan Wilayah kerja UPT;
(b) Susunan Organisasi UPT;
(c) Tugas pokok dan fungsi;
(d) Tata kerja;
(e) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan;
(f) Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 4/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara Eletronik ( LPSE ) Kabupaten Ogan Ilir
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - OGAN KOMERING ILIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Eletronik ( LPSE ) Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu untuk
ditindaklanjuti
Dasar Hukum dalam Peraturan ini antara lain : UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 11 Tahun 2008;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007:Perda No 12 Tahun 2016;Perpres No 106 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012 ;Permendagri No 13 TAhun 2006;
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Kedudukan,Susunan Organisasi ,Tata Kerja,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
peratura yang di ubah :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2014
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Layanan
Pengadaan Barang/Uasa Secara Elektronik (LPSE)Kabupaten Ogan Ili
Peraturan yang akan diatur :Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan yang akan di atur : Peraturan Bupati No 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Pengelolaan layanan Pengadaan Barang da Jasa Secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Ogan Ilir
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten arargasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud alam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 ahun 2016
Pasal 1 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 2 Peraturan Bupati
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 15 B TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Undang-Undang 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016
Pasal 1 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015
Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 27 TAHUN 2007; UU NO. 43 TAHUN 2008; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 12 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 12 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENJELASKAN PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
Merubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna.
49
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
