Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 521 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 158 Tahun 1954

Pembebanan Pada Saudara Umar Effendi Membayar Ganti Rugi

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Keppres No.158 Tahun 1954.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 157 Tahun 1954

Pembebanan Saudara Sumardan Bin Danusendjojo Sebagai Penggantian Uang Karena Pemalsuan Pos Wesel

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Keppres No.157 Tahun 1954.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 145 Tahun 1954

Pembebanan Ganti Rugi Kepada Saudara S. Lawalata

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Keppres No.145 Tahun 1954.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1951

Pembebasan Uang Ganti R.W.A van der Mull Pada Kantor Pos-Pembantu di Tjimahi

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Kepres No.119 Tahun 1951.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Lampung No. 13 Tahun 2014 tentang PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH

Download file:

Perda Nomor 11 Tahun 2023.pdf

PENYELESALAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menjalankan anggaransecara disiplin dan pengelolaan keuangan yang taat pada asas termasuk dalam hal pemulihan Kerugian Daerah melalui penyelesaian Kerugian Daerah; sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain kepala daerah berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 14 Tahun 1964; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 14 Tahun 2005; PP NO 39 Tahun 2007; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 38 Tahun 2016; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 133 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Lampiran File: 30 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Jawa Barat No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah

Download file:

7 2023.pdf

Penyelesaian - tuntutan - ganti - kerugian - daerah

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD Tahun 2023 No.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa penyelesaian kerugian daerah harus mencerminkan rasa keadilan, setiap aparatur sipil bukan bendahara dan pihak lain wajib melakukan pengaman tehadap uang dan/atau barang milik maupun bukan milik daerah, Perda Prov. Jabar No. 16 Tahun 2012 perlu diganti sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 133 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Kewenangan penyelesaian kerugian daerah, Informasi dan pelaporan kerugian daerah, Penyelesaian kerugian daerah, Penentuan nilai kerugian daerah, Penagihan dan penyetoran, Penatausahaan dan akuntansi, Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, Kedaluwarsa, Pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, Penghapusan piutang atas kerugian daerah, Sanksi administratif, Keterkaitan sanki tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 dicabut.
34 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

perdanomor4tahun2023tenta...antptgrpublikasi.pdf

Penyelesaian-tuntutan-ganti-krtugian

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2023 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Permendagri No. 133 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
Perda ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PERDA SABU RAIJUA NO 9 TH 2022.pdf

perbendaharaan-tuntutan-penyelesaian

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa upaya mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan untuk sebesar-sebesarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu diatur di dalam peraturan daerah; c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai penjabaran lebih teknis dari peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu ditetapkan di dalam peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan DanTuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewajiban dan Larangan; Bab 3. Kelembagaan; Bab 4. Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah; Bab 5. Penyelesaian Kerugian Daerah; Bab 6. Kadaluwarsa; Bab 7. Penghapusan; Bab 8. Pembahasan; Bab 9. Penyetoran; Bab 10. Pelaporan; Bab 11. Ketentuan Lain-Lain; Bab 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022.
20 halaman; 3 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Bandung Barat No. 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah

Download file:

Perda No 8 2022 Pencabuta...da 14 2011 TPTGR.pdf

pencabutan - tuntutAn - perbendaharaan - ganti - rugi - keuangan - barang - daerah

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 8, TLD No. 8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

ABSTRAK:

bahwa sesuai kebijakan pemerintah pusat mengenai penyelesaian kerugian daerah yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan kepala daerah. sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
Pasal 18 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
5 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Batam No. 3 Tahun 2015 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...mor 4 Tahun 2022.pdf

keuangan daerah-pengelolaan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, berkeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pedoman di tingkat daerah yang mengatur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana terlah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2014; Perda Kota Batam No. 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini mengatur pula ruang lingkup keuangan daerah, pemegang kekuasaan dan pejabat pengelolaan keuangan daerah, APBD, dan ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 113.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Mencabut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
Penjelasan : 33 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .