Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2022

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewajiban dan Larangan; Bab 3. Kelembagaan; Bab 4. Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah; Bab 5. Penyelesaian Kerugian Daerah; Bab 6. Kadaluwarsa; Bab 7. Penghapusan; Bab 8. Pembahasan; Bab 9. Penyetoran; Bab 10. Pelaporan; Bab 11. Ketentuan Lain-Lain; Bab 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

16 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2022

Tanggal Berlaku

17 Desember 2022

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 9

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 26 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA SABU RAIJUA NO 9 TH 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perbendaharaan-tuntutan-penyelesaian
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa upaya mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan untuk sebesar-sebesarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu diatur di dalam peraturan daerah; c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai penjabaran lebih teknis dari peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu ditetapkan di dalam peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan DanTuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewajiban dan Larangan; Bab 3. Kelembagaan; Bab 4. Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah; Bab 5. Penyelesaian Kerugian Daerah; Bab 6. Kadaluwarsa; Bab 7. Penghapusan; Bab 8. Pembahasan; Bab 9. Penyetoran; Bab 10. Pelaporan; Bab 11. Ketentuan Lain-Lain; Bab 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022. 20 halaman; 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521