Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup perlu mengambil langkah-langkah
berupa pemberian insentif dan disinsentif yang
didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan
dalam mengendalikan dampak lingkungan yang
diakibatkan oleh kegiatan usahanya, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Perda Kab. Paser No.1 Tahun
2016.
Ketentuan Umum, Penilaian, Peringkat Kinerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Rincian aspek dan kriteria penilaian Proper diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Kepala Dinas.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2013 No. 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur administrasi Pemerintahan di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi an Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa guna menjamin prosedur penyelenggaraan
administrasi pemerintahan di lingkungan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaba Mikro
Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung dapat
terlaksana lebih baik dan jelas diperlukan adanya Standar
Operasional Prosedur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung
telah menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkungannya yang
selanjutnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (DINPERINDAGKOP & UMKM) bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan SOP-AP ini merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi serta regulasi daerah terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
69 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 67 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin maraknya pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, maka pasar tradisional perlu lebih diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi serta saling menguntungkan;bahwa agar tercipta tertib dalam persaingan dan keseimbangan kepentingan serta kelancaran pendistribusian barang, maka perlu penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Asas
Bab III Bentuk Usaha
Bab IV Lokasi Pendirian
Bab V Persyaratan Pendirian
Bab VI Jam Operasional Kegiatan Usaha
Bab VII Kemitraan Usaha
Bab VIII Perijinan
Bab IX Kewajiban dan Larangan
Bab X Sanksi Administratif
Bab XI Pelaksanaan dan Pengawasan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2011.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Operasi Pasar Murah
ABSTRAK:
Dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu diselenggarakan Operasi Pasar Murah dengan harga subsidi di Kota Prabumulih
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres RI No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016; Perda Kota Prabumulih No. 3 Tahun 2018; Peraturan Walikota Prabumulih No. 1 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur ketentuan pelaksanaan operasi pasar murah meliputi maksud dan tujuan pelaksanaan, penyediaan jenis komoditas kebutuhan pokok dalam kegiatan operasi, sumber dana dan alokasi subsidi kegiatan operasi, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Murah ; dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Murah
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BAGIAN HUKUM KAB. SUMBAWA BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
Kabupaten Sumbawa Barat;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA
BARAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 68 Tahun 2015
BANTUAN KEUANGAN - PETUNJUK PELAKSANAAN - PEMERINTAH DESA SEBAGAI KOMPENSASI PENGGUNAAN FASILITAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DARURAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat di Kabupaten Tegal Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pedagang pasar maka Pemkab Tegal melakukan pembangunan Pasar pada Tahun 2016; bahwa selama proses pembangunan Pasar tersebut, aktivitas jual beli harus tetap berjalan; bahwa agar aktivitas Pasar tetap berjalan maka Pemerintah Kab tegal menggunakan fasilitas aset desa Milik Pemdes untuk pembangunan Pasar Darurat; bahwa penggunaan fasilitas aset Milik pemerintah desa sebagaimana huruf c diatas oleh Pemkab Tegal diberikan kompensasi bantuan keuangan kepada Pemdes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan bantuan Keuangan kepada Pmedes sebagai kompensasi penggunaan fasilitas desa untuk pembangunan pasar darurat;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 1 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016; Perbup Tegal No 23 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
