Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan lembaga tersebut di atas diperlukan panduan tehnis
penyelenggaraan program pendidikan non formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 37 Tahun 2003;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;PP No 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 56 Tahun 1998 ;PP No 39 Tahun 1992;PP No 19 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 55 Tahun 2007;PP No 6 Tahun 2008;PP No 47 Tahun 2010 sebagaimana
diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 47 Tahun 2015 ;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 22 Tahun 2015 ;Perpres No 87 Tahun 2017;Peraturan Menteri Agama No 03 Tahun 1983;Perda No 12 Tahun 2016;Perda No 13 Tahun 2016;Perbup No 6 Tahun 2017
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Masa Pendidikan Madrasah Diniyah,Kedudukan Madrasah Diniyah,Persyaratan pendirian Madrasayah Diniyah,Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan acuan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 20 TAHUN 2013; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2010; PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2017
lih - fungsi - unit - pelaksana - teknis - sanggar - kegiatan - belajar - menjadi - satuan - pendidikan - nonformal - sanggar - kegiatan - belajar - pada - dinas - pendidikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2017/52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
BVahwa menindaklanmjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2016 dalam rangka mlaksanakan program pendidikan nonformal melalui layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memeberdayakan masyarakat maka perlu menetapkan Perbup tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubha dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan N. 4 Tahun 2016; Peraturan Dirwktur Jenderal Pemndidikan Anak Usia Dini dan Penduidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1453 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bansdung No. 60 Tahun 2016; Perbup No. 74 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Alih Fungsi, SUsunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Satuan pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah kabupatenlkota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat SD dan SMP; Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, m dan IV Peraturan Bupati ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi unit pelaksanaan teknis dinas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olah raga Kabupaten Natuna {Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengembangan Kreativitas Dan Inovasi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Daerah, menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Banyumas secara terarah dan berke sinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inqvasi Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 tahun 2005; Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No 03 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan sistem,unsur sistem dan pelaksanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi. Termasuk juga diatur pendanaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBENTUKAN ; 3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR; 4.SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ; 5. URAIAN TUGAS; 6. KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING; 7. PEMBIAYAAN; 8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Pasal 2 ayat (1) angka 11 dan ayat (2); Pasal 7; Pasal 8 ayat (3) dan (4); Pasal 17; dan Pasal 20 ayat (2) dan (3) pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2017
pembentukan - satuan - pendidikan - formal - pada - dinas - penddikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2017/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Satun Pendidikan Formal pada Dinas pendidikan.
Dasar Hukum Peraturn Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016; Perbup No. 23 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 51 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BLOCK GRANT SEKOLAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR : 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BLOCK GRANT SEKOLAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan administrasi yang tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Block Grant Sekolah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 30 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
44 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBUDAYAAN INKLUSIF KABUPATEN TANGGAMUS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
