PERBUP Kab. Kendal No. 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Kendal No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga satuan di Lingkungan Pemerintahan Daerah
digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD. Standar harga satuan terdiri atas :
a. satuan biaya honorarium, biaya kegiatan, dan sewa; b. satuan biaya pemeliharaan; c. satuan biaya perjalanan dinas dan jamuan; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pengadaan barang. Standar harga tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragin Hilir tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan ini terdiri atas 4 (empat) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; ASB; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup. ASB ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RKA SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja, menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien, serta terciptanya akuntabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
Lampiran: 19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 40 Tahun 2022
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah, hal ini berarti
bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan pada rumah sakit
yang merupakan salah
satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat
diperlukan dalam mendukung upaya penyediaan
Jayanan kesehatan; b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat memiliki peran yang sangat
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dituntut untuk memberikan
pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh Japisan
masyarakat; c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, bidang
kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar
yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh Warga Negara secara minimal,
sehingga Rumah Sakit sebagai salah satu sarana
pelayanan kesehatan yang rnemberikan pelayanan
kepada masyarakat memiliki peran yang sangat
strategis dalam mernpercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undong Dosar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Direktur, Standar Pelayanan Minimal, Penerapan SPM, Kinerja, Dewan Pengawas, Perangkat Daerah. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV JENIS SPM RSUD SYEKH YUSUF. BAB V INDIKATOR SPM RSUD SYEKH YUSUF. BAB VI
TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM RSUD SYEKH YUSUF. BAB VII
EVALUASI. BAB VIII PEMBINAAN. BAB IX
PENOAWASAN DAN PELAPORAN. BAB X
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran
dan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman
menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja; bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan perluasan
kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu
mendorong penyelenggaraan padat karya dalam kegiatan
pembangunan; bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan padat
karya, perlu menyusun pedoman pelaksanaan padat karya;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan diperlukan sarana perekonomian berupa Pasar Desa sebagai tempat memasarkan produk hasil pertanian, kerajinan dan hasil industri kecil masyarakat desa. Untuk mendukung tercapainya fungsi Pasar Desasecara optimal sebagai sumber daya ekonomi desa dan sumber pendapatan masyarakat pedesaan diperlukan tatakelola Pasar Desa yang efektif, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Pasar Desa meliputi pembentukan, pembangunan dan pengembangan, pengelolaan, fasilitas dan sarana pendukung, sumber keuangan, pertanggungjawaban, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analis Standar Belanja
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya efisiensi biaya dan efektivitas
pelaksanaan kegiatan pengendalian anggaran dan
memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran
tahunan secara proporsional setiap kegiatan pada
Perangkat Daerah, perlu melakukan analisis standar
belanja
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis
standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
Dasar Hukum peraturan ini: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Analisis Standar Belanja; Pengendalian Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Analisis
Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 24)
Halaman: 7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 39 Tahun 2022
Badan Layanan Umum - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 1C Tahun 2017;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. struktur anggaran pada BLUD;
b. penyusunan RBA; dan
c. pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
