Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN-SWAB DAN REAL TIME POLYMEASE CHAIN REACTION (RT-PCR) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tarif Layanan di tetapkan dengan Peraturan kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan rapid test antigen-swab dan real time polymerase chain reaction (RT-PCR) pada rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin kabupaten Tebo);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undag-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatn Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 7)
PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN-SWAB DAN REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektif dan efesiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, sehingga dirasa perlu untuk merivisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018;
Mengatur beberapa perubahan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2021
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Perda no. 13 Tahun 2016; Perbup no. 4 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja, Unit Organisasi Pendukung, Dewan Pengawas, Jabatan, Tata Kelola, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU NO 36 Tahun 2009;UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 47 Tahun 2016;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permenkes No 90 Tahun 2015;Permenkes No 44 Tahun 2016;Permenkes No 49 Tahun 2016;Permendagri No 43 Tahun 2019;Perda no 6 Tahun 2016 ) sebagaimana telah diubah
dengan Perda No 8 tahun 2019;
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Pembentukan,UPT Puskesmas,Penjabaran Tugas,Sistem Informasi Puskesmas,Kepegawaian ,Tata Kerja ,Pembiayaan ,Pembinaan dan Pengawasan,ketentuan Peralihan ,ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk (Master Plan) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan
rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian, dan peralatan;
b. bahwa persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan
mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata
ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan
kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit, demikian juga
mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Majalengka;
c. bahwa rencana membangun atau mengembangkan
Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten
Majalengka disusun dalam suatu Kajian berupa
Penyusunan Rencana Indukl Master Plan yang
menggambarkan rencana pembangunan danl atau
pengembangan serta rencana pentahapan
pelaksanaannya yang dilihat dari semua aspek secara
komprehensif dan berkesinambungan serta utuh sebagai
satu kesatuan fasilitas sarana dan prasarana rumah
sakit;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk (Master Plan)
Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten
Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
Tahun 20 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Tahun
2019, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019
Terdiri dari 10 Pasal, 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Sasaran, Pengesahan Gambar Rencana, Rencana Induk (Master Plan) Dan Rencana Pengembangan Fisik Rumah Sakit, Peninjauan Kembali Rencana Induk (Master Plan), Pembiayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
mengatur mengenai Rencana Induk (Master Plan) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pemberian jaminan kesehatan; bahwa Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa belum diatur pemberian jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa unsur kewilayahan
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; dan Perbup Alor No. 7 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan pada Pasal 1; Perubahan pasal 4 ayat (2) dan ayat (5), penghapusan ayat (4); Ketentuan pasal 11 ayat (2) diubah; ketentuan pasal 12 huruf b dan huruf c diubah; perubahan lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan yang diubah Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan
perorangan dan masyarakat di Kabupaten Bantul perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul, bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah merupakan pelaksana teknis
operasional pada pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/
Menkes/Per/III/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 , Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016.
Materi pokok : Pembentukan ; Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Jabatan Fungsional Dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang
apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya
kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku
perokok aktif maupun perokok pasif;
b. bahwa sebagai salah satu upaya pencegahan dampak
penggunaan rokok, perlu adanya kawasan tanpa rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
mendukung tertib administrasi sebagai dasar hukum
serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016,
Terdiri dari 18 Pasal 8 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kawasan Tanpa Rokok, Hak, Kewajiban, Larangan, Dan Tanggungjawab, Tanda/Petunjuk/Peringatan Dilarang Merokok Dan Tata Cara Pemasangannya, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pembentukan Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah
Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan
obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara
kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya
alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu
dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah, maka
diperlukan suatu pedoman pengendalian dan
pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para
pengelola alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan
Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga
Berencana di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan
Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga
Berencana di Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2021
Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun - Biaya Pelayanan Orthopedi - PENETAPAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/NO.04, TBD.2021, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA: 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Biaya Pelayanan Orthopedi Pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Daerah telah menghadirkan Dokter spesialis orthopedi untuk pelayanan orthopedi pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, sehingga perlu menetapkan biaya pelayanannya. Sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (6) Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, biaya layanan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Pelayanan Orthopedi Pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Biaya Pelayanan Orthopedi Pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Lampiran 9 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
