PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019,
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 , Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
(1) Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di Anggarkan dan dibayarkan terhitung pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, maka agar dalam pelaksanaan
operasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal perlu
adanya petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10
Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2, penetapan, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT PBB-P2 dan SKPD, pembayaran, penagihan, pembetulan ketetapan, pengurangan atau pembatalan ketetapan dan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, pemeriksaan PBB-P2, pelaksanaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Penyelenggara, Penanggung Jawab, Pembina dan Pengawas, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Sanksi, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Biaya Pemilihan Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Tugas, Kewajiban dan Larangan Bagi Kepala Desa, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, Laporan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Pengawasan Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dari Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dari Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 72 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk efisiensi don efektifitas program Beras
untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2011 maka
diperlukan pelaksanaan program yang tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu,
tepat administrasi dan tepat kualitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program
Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Magelang
Tahun 2011;
Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007; Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2011.
41 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2013
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPajak dan Retribusi DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 389 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Bagi Aparat Pemungut Di Tingkat Kelurahan/Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2013/No. 10 SERI B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Aparat Pemungut di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa
ABSTRAK:
bahwa agar penggunaan dan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi aparat pemungut dan penunjang yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan /Desa bisa dilaksanakan dengan tertib, lancar dan tepat sasaran, maka dipandang perlu membentuk Pedoman Penggunaan Dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Aparat Pemungut Di Tingkat Kabupaten, Kecamatan Dan Kelurahan/Desa; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2000;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang biaya pemungutan dan setor penerimaan biaya pemungutan PBB, alokasi dan pembagian pemungutan PBB, serta penggunaan biaya pemungutan BPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2013.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 389 Tahun 2010 dicabut.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 410
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. standar operasional prosuder; d. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IV Bab dan 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
-
-
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa
ABSTRAK:
Bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah maupun nasional, sehingga terwujud peraturan desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Lampiran 32 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarannya minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas; bahwa dengan adanya perubahan UMRK Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur kembali pedoman umum pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dengan Peraturan Bupati Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penghasilan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2008.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan;
Pedoman - Gerakan - Majalengka - Hijau - Melalui - Reboisasi - dan - Penghijauan - (Gemah - Ripah)
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2009/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Gerakan Majalengka Hijau Melalui Reboisasi dan Penghijauan (Gemah Ripah)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tercapainya hutan dan kebun yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka, maka diperlukan sebuah gerakan penanaman dari seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan lahan bahwa berdasarkan pertimbangan, dipandang perlu menetapkan pedoman "GERAKAN MAJALENGKA HIJAU MELALUI REBOISASI DAN PENGHIJAUAN" yang selanjutnya disebut "GEMAHRIPAH"
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmen KESRA, Kepmen EKON, dann Kepmen POLKAM No. 09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, Kep.16/M.Ekon/03/2003, Kep.08/Menko/Polkam/III/2003; Kepmen Kehutanan No. 5377/Menhut-V/2008; Kepmen Kehutanan No. SK.96/Menhut-I/2008; Kepmendagri No. 080/2968/SJ; Pergub Jabar No. 22 Tahun 2008; Kepgub Jabar No. 593/KEP.206-BINPROD/2008; Surat Gubernur Jabar No. 593/3115/Binprod; Surat Sekretaris Daerah Jabar No. 501/3359/Binpord; Perda No. 5 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Gerakan Majalengka Hijau Melalui Reboisasi dan Penghijauan (Gemah Ripah), yang meliputi: Ketentuan Umum; Gemah Ripah; Lokasi; Komoditas; Papeling; Organisasi Pelaksana; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2009.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005
12 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
