Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.844 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Bantuan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Dan Pekerja Migran Indonesia Bermaslah

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BNP2TKI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

Download file:

Peraturan Bp2mi No. 7 Tahun 2021.pdf

BANTUAN - CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA - PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2021

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 7, BN 2021 (1148): 16 Halaman, jdih.bp2mi.go.id

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberian Bantuan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Dan Pekerja Migran Indonesia Bermaslah

ABSTRAK:

Terhadap calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang sedang atau telah mengalami permasalahan, perlu diberikan pelindungan sosial berupa bantuan sebagai santunan untuk meringankan beban hidup calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan keluarganya.
Dasar Hukum Peraturan BP2MI adalah; UU No. 18 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 90 Tahun 2019; Dan Peraturan Bp2mi No. 4 Tahun 2020
Peraturan BP2MI ini mengatur tentang pemberian bantuan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia bermasalah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
Lampiran File; 18 Halaman

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan Dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BNP2TKI NOmor 1 Tahun 2015
Peraturan BNP2TKI Nomor 8 Tahun 2017

Download file:

Peraturan Bp2mi No. 3 Tahun 2020.pdf

TATA CARA - PENERbITAN DAN PENCAbUTAN SURAT IZIN - PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2020

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 3, BN 2020 (426): 10 Halaman, jdih.bp2mi.go.id

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Bp2mi Adalah; UU No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 90 Tahun 2019; Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2019
Pasal2 (1) P3MI yang akan melaksanakan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki SIP2MI. (2) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BP2MI. (3) Kepala BP2MI dapat mendelegasikan penerbitan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

CATATAN:

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Lampiran File; 13 Halaman

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Peraturan Bp2mi No. 2 Tahun 2020.pdf

BIAYA PENEMPATAN - PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2020

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 2, BN 2020 (425): 8 Halaman, jdih.bp2mi.go.id

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Bp2mi Adalah; UU No. 18 Tahun 2017; Dan Perpres No. 90 Tahun 2019
Pasal 3 (1) Biaya untu k kepentingan/kebutuhan pribadi Calon Pekerja Migran Indonesia terdir i atas: a. penggantian paspor; b. surat keterangan catatan kepolisian; c. jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia; d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri; e. transportasi lokal dar i daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan f. akomodasi.

CATATAN:

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Lampiran File; 8 Halaman

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Sistem Pengendalian Intern

Download file:

2023-PERSETJEN NO 10 TTG ...DAN STANDAR SMKI.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Sistem Pengendalian Intern

2023

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 10, Dewan Ketahanan Nasional

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020.
Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi; Organisasi Keamanan Informasi; Perencanaan Keamanan Informasi; Dukungan Pengoperasian; Keamanan Sumber Daya Manusia; Keamanan Aset; Keamanan Akses; Keamanan Fisik dan Lingkungan; Keamanan Kriptografi; Keamanan Operasional; Keamanan Komunikasi; Keamanan Pengembangan dan Pemeliharaan; Keamanan Dengan Institusi Lain; Keamanan Informasi Dalam Pengelolaan Kelangsungan Layanan Informasi; Manajemen Insiden Siber dan Pengendalian Kepatuhan.

CATATAN:

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
48

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT