Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bupati dan wakil bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan/biaya melalui APBD. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB Bolmong No. 16 Tahun 2016; PERBUP Bolmong No. 58 Tahun 2016.
Anggaran belanja tidak langsung Bupati dan Wakil Bupati TA 2017 sebesar Rp348.639.992,- yg terdiri dari Belanja pegawai/gaji dan tunjangan Bupati/Wabup sebesar Rp146.824.929,- dan Belanja penunjang operasional Bupati/Wabup sebesar Rp304.387.000,-. Anggaran belanja tersebut dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD pada POS Bupati/Wakil Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong
profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan
disiplin kerja Pegawai, guna mewujudkan kelancaran
pelaksanaan tugas, prestasi kerja, dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur hari dan
jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun
2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah
tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hari dan Jam Kerja
Bab III Pengendalian dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2016 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 19 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas fungsi dan tata kerja sekretariat daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No. 369
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barng/Jasa di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,maka perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 180/Hukum-Org/779 perihal persetujuan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sesuai direkomendasikan Kelas A serta berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,Nomenklatur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa daerah Kabupaten/Kota Kelas A yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan adanya perubahan susunan organisasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pembangunan dilingkungan Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU RI No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Peraturan Presisen No.16 Tahun 2018; Permendagri RI No.112 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 216 tentang Kedudukan,susunan organisasi,tugas,fungsi dan tata kerja sekretariat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU MADRASAH DINIYAH TAKMALIYAH AWALIYAH DI KABUPTEN KUANSING SINGINGI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah di Kabupten Kuansing Singingi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja guru
Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi, perlu memberikan Insentif sebagai
tambahan penghasilan
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Tujuan Dan Sasaran; Mekanisme Pembayaran Insentif; Besaran Insentif; Monitoring Dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020
PENJABARAN APBD - KABUPATEN TEBO - TA 2020 - PERUBAHAN KEDUA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, LD.2020/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi angagran dan pelaksanaan kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan mendahului perubahan APBD terhadap unit organisasi, antar rincian objek belanja dan antar objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
Sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Pasal 160 ayat (1) s.d. ayat (6), Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Perbup Tebo No. 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tebo Tahun 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Perbup No. 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tebo Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Mengubah ketentuan Pasal 1
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa adanya rencana transformasi program Jamkesda ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 58 Tahun 2005; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Kepmenkes No. 328/MENKES/IX/2013; Perda No. 6 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Sedang Bedagai perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/ atau pertimbangan lainnya; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional Tertentu daerah ditetapkan denga Peraturan Kepala Daerah.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 53 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Kepres No. 68 Tahun 1995; Permenkes No. 43 Tahun 2017; Permenkes No. 56 Tahun 2014; Kepmenpan No. 139/KEP/M.PAN/11/2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Jenis Tambahan Penghasilan
4. Penerima Tambahan Penghasilan
5. Besaran Tambahan Penghasilan
6. Jam Kerja dan Jadwal Pelayanan
7. Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan
8. Mekanisme Pembayaran
9. Pembiayaan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PELAYANAN BUPATI / WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pengamanan dan Pelayanan Bupati / Wakil Bupati Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka fasilitasi tugas Bupati/Wakil Bupati
maka diperlukan kegiatan pengamanan/pengawalan dan
pelayanan melekat 24 jam menyesuaikan tugas Bupati/Wakil
Bupati.
b. bahwa beban tugas dan tanggung jawab
pengamanan/pengawalan dan pelayanan Bupati/Wakil
Bupati berbeda dengan beban tugas pegawai lainnya dan
tidak terpaku pada jam keija pegawai serta memiliki risiko
keija tinggi maka perlu diberikan tunjangan khusus.
c. bahwa untuk tertib pelaksanaan tugas-tugas
pengamanan/pengawalan dan pelayanan Bupati/Wakil
Bupati maka perlu mengatur kembali tentang Pedoman
Pemberian Tunjangan Pengamanan dan Pelayanan
Bupati/Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara.
d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung
Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Keputusan Mendagri No 050-3708 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pengamanan Dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Pcraturan Bupati Lampung Utara Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pengamanan dan Pelayanan Bupati/Wakil Bupati serta Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
PP ini ditetapkan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Dalam PP ini mengubah beberapa Pasal dalam PP Nomor 5 Tahun 2009, yaitu Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16. Besaran bantuan keuangan kepada parpol ditentukan dalam PP ini dan dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan negara/daerah. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa
tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
