PERBUP - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, LD.2023/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Opersional
Prosedur; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun
2019 ten tang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti; dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha,
Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022
Maksud dan Tujuan; Prinsip; Komponen Standar Operasional Prosedur; Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha Dan Nonperizinan; Produk Pelayanan Penandatanganan Perizinan Berusaha, Non Berusaha Dan Nonperizinan; Kompensasi dan Pembatalan Izin; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan dan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
102 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 114 Tahun 2023
PERBUP - STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, LD.2023/No.115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan pu blik sesuai dengan azas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib
menetapkan Standar Pelayanan; bahwa peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2019 ten tang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha
dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar
Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan
NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Refonnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022
Maksud dan Tujuan; Prinsip Standar Pelayanan; Komponen Standar Pelayanan;Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha Dan Nonperizinan; Produk Pelayanan Penandatanganan Perizinan Berusaha, Non Berusaha Dan Nonperizinan; Sarana dan Prasarana; Sumber Daya Manusia; Maklumat Pelayanan; Kompensasi dan Pembatalan Izin; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
83 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 112 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam penerapan standar pelayanan minimal, sehingga perlu diganti
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2011; Perda Kab. Sumedang No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tahapan Penerapan dan Perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Koordinasi Penerapan SPM; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 110 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Responsif Gender di Instansi Pemerintahan dan Swasta
ABSTRAK:
Bahwa pemerintah wajib memberi perlindungan kepada setiapperempuan, anak, lansia, dan disabilitas dari segala bentuk diskriminasi dan ekploitasi lainnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Respontif Gender di Instansi Pemerintah dan Swasta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 33 Tahun 2012; Inpres No. 9 Tahun 2000; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2013; Permen PAN RB No. 5 Tahun 2015; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017; Perda Kab. Purwakarta No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Purwakarta No. 8 Tahun 2018; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2019; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2021; Perbup Purwakarta No. 19 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Respontif Gender di Instansi Pemerintah dan Swasta yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sarana Responsif Gender, Pelaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 101 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Atari Jaya Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, standar pelayanan minimal Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang akan
menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Atari jaya
Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali
teralhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1431;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 terlarang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instarsi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dal
Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
02, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2O2l tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Akuntabilitas Pelayanar Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubtik
Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedomal Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedomal Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8),
Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2022 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021
Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IV PELAKSANAAN
BAB V PENERAPAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ATARI JAYA KABUPATEN KONAWE SELATAN
61
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 98 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat dan prioritas pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar pada Pemerintahan Daerah
yang menjadi dasar penentuan kebutuhan
pembiayaan daerah dan menjadi landasan
dalam menentukan perimbangan keuangan
serta bantuan lain yang adil dan transparan,
perlu menyusun standar pelayanan minimal;
b. bahwa dalam rangka memudahkan
pelaksanaan program/kegiatan dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja
Perangkat Daerah sehingga upaya pencapaian
kinerja lebih terarah dan terukur yang
selanjutnya dapat memudahkan proses
pemantauan dan evaluasi serta
mengakomodasi dinamika perubahan, perlu
menyusun Rencana Aksi Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/Prt/M/2018 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101
Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2018 ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 ; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 177 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 94 Tahun 2023
PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - URUSAN - PEMERINTAHAN - WAJIB - PELAYANAN - DASAR
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 94, BD 2023/No.94
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memastikan pelayanan dasar, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis sesuai kebijakan yang telah di tetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; Perda No. 21 Tahun 2021; Perbup No. 73 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penerapan SPM, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 93 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (2),
Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perparkiran;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022
KETENTUAN UMUM,PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR,KERJASAMA PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR,STANDAR TEKNIS PENGAMANAN KARCIS PARKIR
PETUGAS PARKIR,TATA CARA DAN PELAKSANAAN ASURANSI,PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,TATA CARA PEMBERIAN SANKS! ADMINISTRATIF
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
-
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 88 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Tahun 2023 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2027 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
UU nO. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 89 Tahun 2021 Permen PAN RB No. 92 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan MPP Bab IV Pembiayaan Bab III Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Bab IV Pembiayaan Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
