Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 94 Tahun 2023

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penerapan SPM, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

14 November 2023

Tanggal Pengundangan

14 November 2023

Tanggal Berlaku

14 November 2023

Sumber

BD 2023/No.94

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 55 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

94. PERBUP NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - URUSAN - PEMERINTAHAN - WAJIB - PELAYANAN - DASAR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD 2023/No.94
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka memastikan pelayanan dasar, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis sesuai kebijakan yang telah di tetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar. UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; Perda No. 21 Tahun 2021; Perbup No. 73 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penerapan SPM, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023. 13 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 94 Tahun 2023

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT