Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.622 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2011

Pajak Penerangan Jalan

Download :
PERDA NO 14 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

PAJAK-PENERANGAN-JALAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan pungutan dalam bentuk pajak atas penggunaan tenaga listrik dalam wilayan KabupatenTanah Bumbu; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor19 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan KabupatenBalangan di Propinsi Kalimantan Selatan 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten / Kota 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 15. Perturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan PenetapanBupati atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak Penerangan Jalan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KEBERATAN DAN BANDING BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XIII KADALUWARSA BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2011

Ketentuan Dan Tata Cara Pelayanan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
127_Nomor 14 Tahun 2011_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 Tahun 2011

Rasionalisasi Jabatan Struktural Dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP TAPANULI TENGAH NO. 14 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2011

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
77perbup-no-14-tahun-2011.pdf

Abstrak

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN - MASYARAKAT - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2011/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABSTRAK:

Dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan kebijakan daerah tentang bantuan sosial berupa bantuan santunan kematian kepada ahli waris; Bantuan sosial berupa bantuan santunan kematian kepada ahli waris yang direalisasikan dalam kebijakan daerah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Dana Santunan Kematian; Penanggungjawaban dan Pelaksana Teknis Program Bantuan Sosial Santunan Kematian; Persyaratan dan Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian; Syarat-Syarat Pengajuan Dana Santunan Kematian; Pemberian Dana Santunan Kematian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2011.
8 hlmn.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2011

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2011

Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program Dan Kegiatan Daerah Kota Palangka Raya Mengikuti Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
PERDA NO. 14 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

pengelolaan keuangan daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program Dan Kegiatan Daerah Kota Palangka Raya Mengikuti Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya. Mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana dalam APBD, maka pembentukan dana cadangan daerah yang bersumber dari penerimaan APBD dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran sebelumnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II T U J U A N; BAB III JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH; BAB IV JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DAN JADWAL PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH; BAB V PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011

RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA No 14 TAHUN 2011_Retribusi Pelelangan Ikan.pdf

Abstrak

retribusi daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14 TLD No.14, LL KAB. KAPUAS HULU: 24 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

ABSTRAK:

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelelangan Iklan; Penanggung Jawab UMUM pelanggan Ikan; Penyelenggaraan iklan, Nama, obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan; Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Pembayaran Retribusi; Penagihan Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Penagihan Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluwarsa; Pembukaan dan Pemeriksaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2011.
17 halaman peraturan 7 halaman penjelasan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2011

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

pajak-bea balik nama

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

Pergub Sulawesi Barat No.10 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
dasar hukum: UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.44 Tahun 1993; PP No.58 Tahun 2005; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.1 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.35 Tahun 2011.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perhitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB Dan BBN-KB.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
mencabut berlakunya Pergub Sulawesi Barat No.10 Tahun 2010.
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kota Surakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Download :
4804PERDA_NO_14_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

organisasi - tata kerja perangkat daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 18, perubahan angka 19 dan angka 25, penyisipan angka 24a, perubahan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4, angka 10, huruf g dan huruf h serta ayat (2), penghapusan angka 15 dan huruf e, perubahan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, angka 3, huruf d angka 1 huruf c), angka 2 huruf a) dan huruf b) serta ayat (3) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf b angka 2, angka 3, huruf c angka 2 serta ayat (5), penambahan angka 3, penghapusan huruf c angka 3 dan huruf d, perubahan Pasal 8 ayat (3) huruf h, Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2, huruf d, huruf d angka 1 angka 2, huruf f angka 1 angka 2 angka 3, huruf j serta ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2 angka 3, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1 angka 3 dan huruf g, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 12 ayat (3) huruf j, Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf g, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (3) huruf k, penghapusan ayat (3) huruf g huruf h, penyisipan huruf h1, huruf h2, dan huruf h, perubahan Pasal 15 ayat (1), ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan huruf e2, ayat (4a), perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2, huruf d angka 2, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 18 ayat (3) huruf k, penyisipan huruf h1, perubahan Pasal 19 ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 20 ayat (3) huruf j, Pasal 21 ayat (1) huruf g, penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 22 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, penghapusan huruf f, perubahan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 angka 2, huruf d angka 1 angka 2, huruf e, huruf e angka 2, huruf f, huruf f angka 1, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 25 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (1) huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penambahan huruf h pada Pasal 28 ayat (3), perubahan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan ayat (4a), penambahan Pasal 30 ayat (3) huruf b1, perubahan Pasal 31 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 32 ayat (3) huruf i, Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3, huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 34 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf m, Pasal 35 ayat (1) huruf e angka 2, ayat (1) huruf j, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penghapusan Pasal 39 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, penyisipan huruf b1, huruf b2, huruf b3, huruf b4, huruf b5, perubahan Pasal 40 ayat (1) huruf g, penyisipan Pasal 41 ayat (3) huruf h1, perubahan Pasal 42 ayat (6), penyisipan huruf g1, perubahan Bagian Ketujuh, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), penyisipan huruf d1, perubahan Pasal 51 ayat (1), ayat (1) huruf c, huruf e, dan ayat (4), Bagian Kesepuluh Pasal 56, Pasal 57, penghapusan Pasal 60, Pasal 61, perubahan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf d, penghapusan huruf c, penyisipan huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, dan huruf d6, perubahan Pasal 63 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3), penyisipan ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), penambahan ayat (3) Pasal 73, penyisipan Pasal 74A, penghapusan Pasal 76.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 diubah.
65 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2011.