Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah yang disetor dalam setiap tahun anggaran, dilaksanakan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2000.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur, perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal, bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang serta untuk peningkatan penerimaan daerah, perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Timur, bahwa berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur berwenang menyusun deregulasi/kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2011; PP no. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP no. 79 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 97 Tahun 2014; Qanun Kab. Aceh Timur No. 10 Tahun 2012; Qanun Kab. Aceh Timur No. 4 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur Ketentuan umum,Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Oenyelenggaraan Penanaman Modal, Kebijakan Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal, Kebijakan Pengaman Penerimaan Daerah, Ketenagakerjaan, Kendaraan Operasional, Waralaba, Peran Serta Masyarakat, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
18 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2020
Penanaman Modal dan Investasi - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 44/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2025
ABSTRAK:
bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya pedoman terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
RUPM disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah. Dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
