Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2020

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III MAKSUD DAN TUJUAN, BAB IV SUMBER DANA, BAB V HASIL USAHA/LABA, BAB VI BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH, BAB VII PERENCANAAN, BAB VIII PELAKSANAAN, BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

18 September 2020

Tanggal Pengundangan

18 September 2020

Tanggal Berlaku

18 September 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten MunaTahun 2020 Nomor 37

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP No 37 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten MunaTahun 2020 Nomor 37
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:	bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna serta guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penyertaaan modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 643); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sultra (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III MAKSUD DAN TUJUAN, BAB IV SUMBER DANA, BAB V HASIL USAHA/LABA, BAB VI BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH, BAB VII PERENCANAAN, BAB VIII PELAKSANAAN, BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020. 37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2020

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT