Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeleuaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib
ABSTRAK:
A. Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Penyelenggaraan Urusan Penerimaan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Didanai Dari Dan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
B. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Saat Ini Masih Dalam Proses Pembahasan Sehingga Penetapannya Tidak Dapat Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003;
C. Bahwa Sehubungan Dengan Hal Tersebut Huruf A Dan Huruf B, Belum Ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Maka Untuk Membiayai Pengeluaran Daerah Diperlukan Angka Apbd Tahun Anggaran Sebelumnya Berdasarkan Ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.20 Tahun 2001; PP No.20 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009
Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2010.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peraturan Desa.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2008
tentang Peraturan Desa, maka perlu diatur lebih lanjut dengan
Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peraturan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penarikan kembali rancangan peraturan desa, teknisk penyusunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2010.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Ke Media Lingkungan Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki
fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air sccara bijaksana dengan memperhatikan
kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan
ekologis; bahwa berdasarkaµ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindtmgan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 60
dinyatakan setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan)
Jim bah dan / atau bahan ke media Jingkungan hidup tanpa izin; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air; bahwa salah satu upaya untuk pengendalian pencemaran air acJalah
dengan adanya izin pembuangan air limbah ke media lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam hur\lf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tega! tentang
Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media
Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun
2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun
2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun
2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009; Keputusan Bupati Tegal Nomor 660.1/224/2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara persyaratan perizinan, penerbitan izin dan jangka waktu perizinan, hak, kewajiban dan larangan, berakhirnya izin, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2010.
16 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Kebersihan Dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
50 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan dan tertlb administrasi pengelolaan tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan, maka perlu diatur Pengelolaannya;
bahwa Peraturan Bupatl Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerlntah Daerah DI Kelurahan sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Bupatl Semarang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sudah tldak sesual dengan perkembangan yang ada sehlngga perlu ditlnjau kemball;
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dlpandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan;
Dasar hukum dari peraturan Bupati ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemi~rintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Bupatl Semarang Nomor 2 Tahun 2009.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Tanah milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan yang meliputi
Asas Pengelolaan Tanah Miuk Pemerintah Daerah Di Kelurahan, Prinsip Pengelolaan Tanah, Pemanfaatan, Tata Cara Pemanfmtan, Susunan Dan Tugas Tim Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan, Pengelolaan Pendapatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Alih Fungsi, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Dan Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2010.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2007 dicabut.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2010/NO.18 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Alun-Alun Wates Tahun 2010 - 2014
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan di Kawasan Alun-alun Wates memerlukan strategi pengelolaan sebagai sarana untuk dapat menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi kontrol agar pembangunan tertata, terarah dan terkonsep; b. bahwa salah satu upaya pengendalian pembangunan di Kawasan Alun-alun Wates adalah melalui perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang merupakan suatu panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2007; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
468/KPTS/1998; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon
Progo Nomor 8 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon
Progo Nomor 9 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Jangka Waktu; Peran dan Fungsi; Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan; Proses dan Prosedur Penataan Bangunan dan Lingkungan; Kebijakan dan Strategi; Rencana Struktur TIngkat Pelayanan Kegiatan Kawasan; Tahapan Pelaksanaan Pembangunan; Hak dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat; Tugas dan Tanggungjawab; Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemeliharaan; Peninjauan Kembali; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2010.
Jumlah Halaman: 36 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2010
Perbup Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nonor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2010
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Bekasi No. 1B Tahun 2007 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pegadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
