Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2006

Menemukan 1.919 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2006

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Desa

Download :
KAB_PAKPAK BARAT_5_2006_OCR.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2006

Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
jdih_5.pdf
jdih_5.pdf

Abstrak

rertibusi-kesehatan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang pelayanna pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan perlu adanya dukungan masyarakat dalam bentuk retribusi; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 1992, UU Nomor 18 Tahun 1997, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 66 Tahun 2001 dan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, masa retribusi, sanksi administrasi, tata cara pembayaran dan penyetoran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan retribusi, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2006.
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2006

Pelayanan Dan Retribusi Perpustakaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda 5 tahun 2006.pdf

Abstrak

retribusi pelayanan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2006/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Dan Retribusi Perpustakaan Daerah

ABSTRAK:

A. Bahwa Perpustakaan Merupakan Sarana Pelestarian Bahan Pustaka Sebagai Hasil Budaya Yang Mempunyai Fungsi Sebagai Sumber Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Kebudayaan Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, B. Bahwa Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Jasa Perpustakaan, Dipandang Perlu Untuk Memberlakukan Retribusi Penertiban Kartu Anggota Dan Biaya Keterlambatan Buku Yang Hilang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : LAYANAN PERPUSTAKAAN; BAB III : OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB VI : BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB V : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI; BAB VI : HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI; BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2006.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 5 Tahun 2006

Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Simalungun

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Simalungun

Download :
perda simalungun no. 5 thn 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2006

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Download :
KAB_TAPANULI TENGAH_5_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2006

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Garut

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA Kab. Garut No.5 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2006

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP_no_5_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 05 Tahun 2006

Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Jalan Dalam Kota Pangkalpinang

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2006_05.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006

Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Download :
Peraturan_Daerah_5_2006.pdf

Abstrak

pelayanan air minum

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2006/NOMOR.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang dalam melakukan usahanya menggunakan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum, untuk itu perlu upaya peningkatan pelayanan dengan cara membangun sarana dan prasarana air minum; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daearah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Seri D Nomor 7, didalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan untuk itu perlu ditinjau kembali; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Peran dan Fungsi PDAM Bab III Azas Bab IV Ruang Lingkup Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Air Baku Bab V Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Air Baku Bab VI Kerja Sama Bab VII Pendistribusian Air Minum Bab VIII Pelanggan PDAM Bab IX Hydrant Umum Bab X Hydrant Kebakaran Bab XI Persyaratan Menjadi Pelanggan Bab XII Biaya Berlangganan Bab XIII Klausula Baku Bab XIV Ketentuan Tarif Bab XV Kelompok Pelanggan Bab XVI Hak dan Kewajiban Pelanggan Bab XVII Tata Cara Balik Nama Pelanggan dan Pindah Tempat Pembayaran Bab XVIII Larangan Bab XIX Pemutusan Aliran Air Minum Bab XX Penyambungan Kembali Aliran Air Minum Bab XXI Pelaksanaan dan Pengawasan Bab XXII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 dicabut.
25 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2006

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA NO 5 TH 06 TTG PRBHAN PERDA 2 TH 05.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2006

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2006.