Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.689 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

pergub_14_th_2005.pdf

PETUNJUK-PELAKSANAAN-PENYELENGGARAAN-IZIN-PEMBANGUNAN-BANDAR-UDARA-KHUSUS-DI-PROVINSI-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2005/No.14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergup ini adalah: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Propinsi Jawa Tengah;
Dasar Hukum Pergup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26); 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112); 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131); 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 25);
Materi Pokok Pergup ini adalah: Pengurusan izin Pembangunan Bandar Udara Khusus dapat dilakukan oleh Badan Jasa Pelayanan Izin yang terdaftar di Dinas. Permohonan izin pembangunan Bandar Udara Khusus oleh Badan atau Instansi Pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas. Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus diberikan dalam bentuk penerbitan surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2005.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Kepgub No.60 Tahun 2003 t... Usaha Perikanan.pdf

PETUNJUK

2003

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2003 / NO.60

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan Perlu penjabaran dari beberapa ketentuan didalamnya sebagai petunjuk pelak- sanaan. b. bahwa berdasarkan adanYa pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 2. a 4. tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Pqp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun I 964 Nomor 94, Thmbahan LembaranNegara Nomor 2687); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246.Tanbatran Lembaran Negara Nomor 4048"): Undang-undang Nomor 22 Tahw 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1.999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7 2, Twnbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14l Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4058). 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (l-embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ATahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 58 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO.58 TAHUN 2024.pdf

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD. NO. 2024/58, LL KAB. MALRA : 4 HAL.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal. Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah, perlu mengatur rencana aksi berkaitan dengan penerapan standar pelayanan minimal, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027 pada Kabupaten Maluku Tenggara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Lampiran 70 Halaman.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 52 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Purbalingga No. 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Download file:

PERBUP NO 52 TH 2024_sign.pdf

izin reklame

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD.2024/NO.52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, penyelenggaraan Reklame, Ketentuan Perizinan, Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Reklame, Pengawasan, Penertiban dan Pembongkaran Reklame, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 dicabut.
23 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.50 TAHUN 2024.pdf

rencana-AKSI

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 50

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana salah satu tugas Tim Penerapan SPM Daerah adalah mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O24-2028;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 4. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1891); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA BAB III INFORMASI SPM BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
50

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame

Download file:

Perbup Sleman Nomor 50 Tahun 2024.pdf

Lampiran Perbup Sleman Nomor 50 Tahun 2024.pdf

reklame

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2024/NO. 50

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan kepastian hukum dalam pemberian izin reklame dan prasarana bangunan konstruksi reklame; bahwa penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Ketentuan Perizinan; Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; Sistem Informasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Jumlah Halaman: 17 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 43 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO 43 TH 2024_sign.pdf

forum konsultasi publik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD.2024/No.43

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel; bahwa peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan FKP, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 40 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal Kabupaten Pesawaran

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUB Pesawaran Nomor 40 Tahun 2024.pdf

PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL KABUPATEN PESAWARAN.

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 678

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal Kabupaten Pesawaran

ABSTRAK:

Dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat khususnya di kabupaten pesawaran, maka perlu mengatur penyelenggaraan kegiata hiburan organ tunggal kabupaten pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007, UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PERDA KAB.PESAWARAN NO. 4 Tahun 2021; PEBUP KAB.PESAWARAN NO. 8 Tahun 2022.
Perauran PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Organ Tunggal Kabupaten Pesawaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Lampiran File: 5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Cafe Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Bupati Trenggal...Pelayanan Publik.pdf

pelayanan - publik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu; c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dalam I (satu) tempat berupa mal pelayanan publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);
Materi pokok : Penyelenggaraan pelayanan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Cafe Pelayanan Publik
Jumlah halaman : 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Download file:

2024pb3209034.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.