Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendesa PDTT No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 12, BN.2019/No.1013, jdih.kemendesa.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah pangan Dan Gizi Kabupaten Sintang Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan pembangunan pangan dan gizi yang dilaksanakan dalam satu kesatuan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2004, PP No.17 Tahun 2015, Perpres No.42 Tahun 2013, Perpres No.2 Tahun 2015, Perpres No.83 Tahun 2017, Permenkes No.39 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan, Serta Sistematika; Pelaksanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 12 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
1 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009,
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun
2006 – 2010, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Jembrana
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun
2009;
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2008.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 12 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat
Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya
Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk dan untuk menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan upaya promotif dan preventif secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud, Tujuan Dan Sasaran
BAB III Pelaksanaan
BAB IV Perencanaan Dan Penganggaran
BAB V Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
BAB VI Pembiayaan
BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN
TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2003/NO.18 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Surakarta Tahun 2003-2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta eningkatan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyusun Program Pembangunan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 20042004; bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2003-2008.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No. 25 Tahun 2004 ;5.UU No. 33 Tahun 2004;6.UU No. 12 Tahun 2011
;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.UU No.30 Tahun 2014 ;9.PP No. 58 Tahun 2005
;10.PP No.79 Tahun 2005 ;11.PP No.3 Tahun 2007 ;12.PP No. 8 Tahun 2008
;13.PP No. 5 Tahun 2010 ;14.Perda Kab Serang No.26 Tahun 2006;15.Perda Kab Serang No. 5 Tahun 2008 ;16.Perda Kab Serang No. 3 Tahun 2009 ;17.Perda Kab Serang No.4 Tahun 2011 ;18.Perda Kab Serang No. 10 Tahun 2011 ;19.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011 ;20.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012 ;21.Perda Kab Serang No. 19 Tahun 2011 ;22.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011 ;23.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012 ;24.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012 ;25.Perda Kab Serang No.8 Tahun 2013 ;26.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maksud , dan tujuan fungsi;3.prinsip dan proses penyusunan
;4.pedoman dan sistematika penyusunan;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.40 Tahun 2020; Perbup Kukar No.41 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Perubahan RKPD Tahun 2021; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
