PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP; TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA; PENYADARAN; PEMBERDAYAAN; PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN; LPKP; KOORDINASI DAN KEMITRAAN; PRASARANA DAN SARANA KEWIRAUSAHAAN KEPEMUDAAN; ORGANISASI KEPEMUDAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
18 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 719
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentag Standar Harga Satuan Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan usulan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum dari beberapa Perangkat Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka perlu menetapkan PERBUP
PEDOMAN - pendidikan dan pelatihan kepemimpinan - tingkat i
2013
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 10, BN 2013 (1020): 3 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I
ABSTRAK:
Dalam rangka mempercepat tercapainya visi negara melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan dan isu nasional stratejik, maka dipandang perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan kepada para pejabat yang akan menduduki jabatan struktural eselon I di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 101 Tahun 2000; Kepres Nomor 34 tahun 1972; PP Nomor 57 Tahun 2013; dan Keputusan Kepala LAN Nomor 193/XIII/10/6/2001.
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I yang selanjutnya disebut Pedoman Diklatpim Tingkat I digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program Diklatpim Tingkat I oleh Lembaga Administrasi Negara.
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2013.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 542/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 3 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021
Permen KKP No. 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Ketentuan mengenai standar usaha penggalian pasir: pemanfaatan pasir laut yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permen KKP No. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Ketentuan alih muatan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
Permen KKP No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas kementerian/lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan BMKT yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 9 poin 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 10, BN 2021/ NO 317 ; PERATURAN.GO.ID; 4 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kelautan dan Perikanan
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
berisi tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kelautan dan PerikananPerizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
1202 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023
PERGUB Prov. Bengkulu No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
Diubah sebagian dengan :
PERGUB Prov. Bengkulu No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 Ketentuan Pasal 4 diubah, dan Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 4A
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ket£ntuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Bab II bagian d angka I huruf olnmpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 TaIlun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regjonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TahtIn 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tatlun 2018 Nomor 157) j
8. Peraturan Mlenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
65 hlm
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015
pedoman - retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat - pariwisata dan ekonomi kreatif
2015
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 10, BN 2015 (172): 7 hlm; jdih.anri.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 47 Tahun 2009; Perpres Nomor 24 Tahun 2010; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
Pedoman retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan pariwisata dan ekonomi kreatif disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
CATATAN:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalanm rang]ra penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2022 tentang Stander Harga Satuan Harga Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
75 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 dianggap perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati Mamasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mengubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 pada Tabel 1.4 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Mamasa, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA AERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA JASA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib administrasi, akuntanbilitas dan transparasi dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, diperlukan standar harga jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Walikota menetapkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan
Standar Harga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Harga Jasa Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
-
-
62 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2OO6 tentang
Dewan ketahanan Pangan, sebagai upaya mewujudkan
Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan
Pangan Nasional, maka dipandang perlu membentuk Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada humf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822],;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun L974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun L999, perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorf aa3$; I
2.
3.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun zOlL
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun zotz
tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AL2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara ReBublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
567e\;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2OO7 tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang
Dekonsentrasi dan T\-rgas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a816);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2015 tentang Ketahanan Pangan dan gSzi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5680);
ll.Peraturan Presiden Republik Indonesia 83 Tahun 2006
tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2O1O
tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaien JenepontoI
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomorf-
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran
DaCrah Kabupaten Jdneponto Tahun 20OB Nomor 190
MEMUTUSKAtr:
Menetapkan : PTRATURAII BUPATI TEIITAI{G DEWAN KEIAIIANAI{
PANGAIT KABIIPATEN JEI{EPONTIO
BAB I
KEIENTUAIT UMUIB
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang Dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksa.na Penyuluhan Kabupaten
Jeneponto;
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, yang
selanjutnya disingkat Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan
Pangan yang berkedudukan di Kabupaten Jeheponto yang
diketuai oleh Bupati jeneponto;
6. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, yang selaqiutnya disingkat
Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan yang
berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh
Gubernur Sulawesi Selatan;
7. Dewan Ketahanan Pangan Pusat, yang selanjutnya disingkat
berkedudukan Pusat adalah Dewan Ketahanan Pangan yang
berkedudukan di Pusat Pemerintah Republik Indonesia yang
diketuai oleh Presiden Republik Indonesia;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten;
9. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten;
1O. Tata Kerja adalah Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten.
BAB II
TUGAS DAIT SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN I(TSATU
Tugas Dewaa Kabupaten
Pasal 2
(1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
a. merumuskan kebijakan datam rangka mewqiudkan Ketah*rr*rr,l
Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan y""g
ditetapkan oleh Dewan Rrsat f dan Dewan Provinsi;
b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong
keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan
pangan;
c. melaksanakan evaluasi dan
Ketahanan Pangan Kabupaten.
(2) Tugas Dewan Kabupaten meliputi penyedian, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan
penanggulangan masalah pangan da;a g;rzi.
BAGIAII I(TDUA
Susuaan Organlsasi Dewan Kabupaten
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan :
pengendalian perwujudan
Bupati Jeneponto;
Wakil Bupati Jeneponto;
Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto;
Asisten II Bidang Ekonomi dan
Pembangunan;
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Kabupaten
Jeneponto;
a. Ketua
b. wakil ketua
c. kettra harian
d. wakil ketua
harian
e. sekretaris
f. anggota
1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Jeneponto;
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Jeneponto;
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah;
5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
7. Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Jeneponto;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jeneponto;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jeneponto;
10. Kepala badan Rrsat Statistik Kabupaten Jeneponto;
11. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Jeneponto;
12. Komandan Komando Distrik Militer L425 Jeneponto;
13. Kepala Bulog Wilayah Kabupaten Jeneponto;
14. Direktur Bank BRI Cabang Jeneponto;
15. Direktur Bank Sulselbar Cabang Jeneponto;
16. Direktur Bank BNI Cabang Jeneponto;
LT . Kabag. Perekonomian Setda Kabupaten Jeneponto;
18. Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Jeneponto;
19. Ketua KTNA Kabupaten Jeneponto.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan
Pangan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat
tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam
rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, I
Provinsi dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan !,
peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten. I
3.
4.
BAGIAIT KETIGA
SEI(RBTARIAT DEUIAN IIBTATIAITAN PANGAIT
Pasal 4
(1) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang
Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua
Dewan Kabupaten.
(2) Sekretaris Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatannya
sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan yang merupakan unit kerja struktur di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menangani
tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
BAGIAN KEEMPAT
Kelompok KerJa
Pasal 5
(1) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari
unsur pejabat pemerintah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian
tugas, dan ta:ta kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
BAB III
TATA KER"'A
Pasal 6
1) Dewan Kabupaten mengadakan Rapat konsultasi dan atau
koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur
lain yang terkait untuk membahas pelaksanaan Dewan
Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
2) Dewan Kabupaten mengikuti rapat konsultasi dan atau
koordinasi Dewan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
yang disebut Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
Pasal 7
Setiap satuan organisasi di Linglmp Dewan Kabupaten dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan kinsip Koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya masing-masing
maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan
Kabupaten.
Pasal 8
Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan
Pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan;
kepada Dewan Pusat secara berkala, sekali dalam 6 (enam) buhn[,
dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. I
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jeneponto.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal LO
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.
Pasal Ll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jeneponto.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
