Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, perlu menyusun Standar
Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2022
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.61 Tahun 2017; PP No,12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.24 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.27 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
a. standar satuan harga pengelolaan dana bantuan operasional sekolah; dan
b. standar biaya umum pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintahan daerah, diperlukan pedoman
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan;
b. bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi
acuan bagi pejabat/ seluruh pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk
melakukan pengelolaan risiko.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan; 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a . pengelolaan risiko;
b. pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan klasifikasi arsip sesuai ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu diatur pedoman klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan perkembangan organisasi dan teknologi;
b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen, dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, penyusutan arsip, serta pencegahan penyalahgunaan arsip;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. 000 Umum;
b. 100 Pemerintahan;
c. 200 Politik;
d. 300 Keamanan/Ketertiban;
e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
f. 500 Perekonomian;
g. 600 Pekerjaan Umum Dan Ketenagaan;
h. 700 Pengawasan;
i. 800 Kepegawaian; dan
j. 900 Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
95
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB. BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3),
Pasal 7 ayat (7), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3),
Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (2),
Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Golongan Pasar; Tipe dan Prototipe Pasar; Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar; Perencanaan Non Fisik; Pembangunan Pasar Diatas Lahan Milik Pemerintah Daerah; Pemanfaatan Bangunan Pasar dan Sarana Pendukung Lainnya; Tata Cara Permohonan Hak Pakai; Masa Berlakunya Hak Pakai; Tertib Bangunan dan Penempatan Barang Dagangan; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2022
TANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN - REMBANG - 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa terdapat perubahan harga pasar yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran tahun 2022 maka perlu adanya
perubahan standar harga satuan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi
Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 menyebutkan
bahwa dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan
tidak tertuang dalam standardisasi maka tim standardisasi
menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan
Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati, dan
dalam hal harga pasar lebih tinggi dari standardisasi saat
proses pelaksanaan kegiatan maka tim standardisasi
berdasarkan usulan Perangkat Daerah dapat melakukan
penyesuaian biaya item kegiatan setelah mendapatkan izin
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
d ngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada; bhwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada a. standar barang, b. standar kebutuhan dan/atau; c. standar barang, dan ayat (6) yang menyebutkan standar barang. Standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga kegiatan, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang merupakan pedoman harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
449 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kendal No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2022/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 5 Tahun 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; PP No 32 Tahun 1950; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 73 Tahun 2011; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dubah dengan Perpress No 12 Tahun 2021; Perpres No 33 Tahun 2020; PMK No 125/PMK.05/2009; PMK No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 29 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Kendal N 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Kendal No 3 Tahun 2008; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Kendal No 13 Tahun 2021; Perbup Kendal No 54 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Perbup Kendal No 54 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Pasal 7 diubah, Pasal 8 dihapus, Pasal 13 ayat (1) diubah, Pasal 21 ayat (2) dihapus, Lampiran I diubah, Lampiran II diubah, Lampiran III diubah, Lampiran IV diubah
330 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan Penyelenggara Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; b. bahwa dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 37 Tahun 2012.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2022
PEDOMAN PENERBITAN KEMBALI DOKUMEN KEPEGAWAIAN ASN YANG RUSAK / HILANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan Kembali Dokumen Kepegawaian ASN Yang Rusak / Hilang Di Lingkungan Pemerintah
ABSTRAK:
: a. bahwa dokumen Kepegawaian merupakan dokumen
yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang,
terhadap ketentuan dokumen Aparatur Sipil Negara
yang rusak/hilang perlu diatur didalam Peraturan
Bupati sebagai pedoman pemerintah daerah untuk
penerbitan kembali dokumen kepegawaian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi hanya
dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang
berwenang, Setiap penggunaan Diskresi Pejabat
Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan
penyelenggaraan Pemerintahan, mengisi kekosongan
hukum, memberikan kepastian hukum dan
mengatasi stagnasi Pemerintahan dalam keadaan
tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penerbitan Kembali Dokumen
Kepegawaian ASN yang rusak/hilang di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 2 Tahun 1997, UU No 5 Tahun 2014, UU no 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No 49 Tahun 2018, Perda Kab Tanggamus No 08 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Pedoman Penerbitan Kembali Dokumen Kepegawaian ASN yang Rusak/Hilang di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2022.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya satuan pembiayaan baru yang belum terakomodir dalam Standar Biaya Umum Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2021
Adanya perubahan pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 18)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
